POJOKSATU.id - Games of the New Emerging Forces (Ganefo) merupakan ajang olahraga bertaraf Internasional yang melambagkan semangat setiap negara berkembang dalam berkompetisi.

Dibalik sejarah Ganefo, terdapat satu nama yang menjadi tokoh penting terbentuknya ajang olahraga Internasional yaitu Presiden Soekarno.

Soekarno dan Ganefo

Presiden Pertama Indonesia, Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan visi besarnya untuk memajukan negara-negara berkembang.

Dalam sejarahnya, Soekarno melihat olahraga Internasional seperti olimpiade didominasi oleh negara barat pada era 1960-an.
Melihat hal tersebut, Soekarno perlahan berpikir untuk menciptakan ajang olahraga bagi negara-negara berkembang untuk dijadikan wadah dalam berkompetisi dan memperlihatkan kemampuan mereka.

Baca Juga: 20 Contoh Soal untuk Para Penakluk TKA 2025 Bahasa Inggris di SMA SMK, Beragam Bentuk Soal Lengkap Pembahasan

Lahirnya Ganefo dan Peran Soekarno

Ganefo didirikan untuk para atlet negara-negara berkembang dan diadakan pertama kali di Jakarta pada tahun 1963.

Soekarno sebagai tokoh yang memimpin Ganefo pada masa itu berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Ganefo I sukses digelar pertama kali di Jakarta dan menjadi saksi nyata besarnya keinginan negara-negara berkembang untuk memperkuat identitas dalam dunia olahraga.

Tidak hanya berperan penting dalam pembentukan Ganefo, Soekarno juga menjadi tokoh kunci dalam penyelenggaraan ajang olahraga ini.

Ganefo dilain sisi juga digunakan sebagai media untuk memperkenalkan persatuan dan solidaritas dari negara-negara berkembang.

Baca Juga: 30 Contoh Soal serta Pembahasan TKA 2025 Matematika, Jenjang SMA dan SMK 2025, Level 3 Penalaran Uji Logika juga Analisis

Bubarnya Ganefo

Pada 1966 Ganefo II kembali diselenggarakan di Kamboja sebagai simbol perlawanan atas dominasi dari negara-negara Barat.

Ganefo III sempat akan digelar kembali pada 1967, namun berakhir gagal karena dipengaruhi beberapa faktor terutama politik global.

Ganefo akhirnya dinyatakan bubar karena kurangnya dukungan Internasional secara berkelanjutan dan berbagai tantangan politik lainnya.***