POJOKSATU.id, JAKARTA-- Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak bayar utang kereta cepat Whoosh menggunakan APBN diapresiasi Simpul Aktivis 98.
Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, keputusan Purbaya yang menegaskan tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek Whoosh atau kereta cepat Jakarta-Bandung adalah langkah yang patut diapresiasi.
Menurut Hasanuddin, Minggu (12/10/2025), sikap pemerintah ini menunjukkan ketegasan negara dalam menempatkan proyek infrastruktur strategis sebagai urusan business-to-business atau B to B.
Sehingga tidak menjadi beban fiskal pemerintah atau resiko negara.
"Proyek tersebut adalah tanggung jawab korporasi BUMN terkait, dan menjadi ujian bagi tata kelola profesional serta kemandirian finansial entitas usaha milik negara," terang Hasanuddin.
Hasanuddin mengatakan, reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya akan berhasil apabila semangat dasarnya adalah BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN.
Untuk itu, BUMN harus menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan alat kepentingan politik atau proyek penyelamatan korporasi dan bisnis pejabatnya.
Karena kata Hasanuddin, dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN akan menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial.
Baca Juga: Panas-panas Tai Ayam Fenomena Purbaya Menteri Terbaik Prabowo, Alami Atau Rekayasa Sistematis?
"Hemat kami, dalam masa transisi ini, penegak hukum harus terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun penindakan dari upaya mencari untung dari BUMN atau menyebabkan BUMN merugi karena tindakan curang,” katanya.
“Dalam hal ini KPK dapat turun secara aktif, diminta ataupun tidak karena merupakan jurisdiksinya, apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sikapnya agar BUMN diawasi," jelas Hasanuddin.
Berita sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika APBN dipakai untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.
"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Menurutnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara.
Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki.
Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.***
