POJOKSATU.ID - Penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 02 di Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menyoroti rapuhnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dapur yang dikelola Yayasan Tangan Fatima Bekerja itu resmi berhenti beroperasi sejak sepekan lalu.

Alasannya, pagu harga Rp6.500 per porsi yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden dan sulit memenuhi standar kualitas gizi.

Mitra BGN, Arifin Gassing, mempertanyakan penetapan harga porsi yang rendah.

Baca Juga: Kementerian ESDM Pastikan Tarif Listrik Tetap Terjangkau Sepanjang 2025

“Petunjuk Presiden lebih besar dari Rp6.500. Dengan angka itu, mustahil kualitas makanan bisa sesuai standar,” tegas Arifin (29/9/2025).

Keterbatasan biaya inilah yang disebut membuat penyedia dapur kewalahan hingga akhirnya harus menghentikan layanan.

50 Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian
Penutupan dapur berdampak langsung pada sekitar 50 tenaga kerja. Sri Bulan, salah satu pekerja, mengaku operasional berhenti sejak pekan lalu.

“Sejak Februari, kami masak 3.500 porsi per hari. Sekarang tiba-tiba berhenti, semua pekerja kehilangan penghasilan,” ujarnya.

Baca Juga: Jadi Anggota DPRD Muda di Riau, Putri Sulung Eks Bupati Rokan Hilir Jarang Hadir dalam Rapat, tapi Gaji dan Tunjangan Lancar

Efek terburuk dirasakan para siswa penerima manfaat. Kepala SD Negeri Tamamaung 1, Basora, menyebut 383 siswanya kini kehilangan akses MBG.

“Kalau datang kita terima, kalau tidak, mau bagaimana lagi. Padahal sebelumnya sempat terhenti juga dua minggu di bulan Agustus,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Kepala SD Negeri Karuwisi 2, Fatmasanra. Ia menegaskan penghentian dapur bersifat sementara berdasarkan surat resmi dari BGN.

Baca Juga: Pelaku Rokok Lokal Madura Desak Menkeu Libatkan UMKM dalam Penentuan Cukai

“Pertanyaannya, kenapa harus dihentikan? Program ini jelas perintah pusat,” ujarnya.

Evaluasi Serius, Tapi Rawan Mengorbankan Penerima Manfaat
Kasus Panakkukang memperlihatkan persoalan struktural MBG: perbedaan kebijakan harga dan kualitas, lemahnya distribusi, serta rentannya nasib pekerja lokal.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Meski pemerintah beralasan penghentian dapur bersifat sementara, publik mendesak agar solusi cepat diambil agar hak siswa atas makanan bergizi tidak terabaikan. ***