POJOKSATU.id, JAKARTA-- Presidium Nasional Fraksi Rakyat menghendaki reformasi politik di Indonesia salah satunya berusaha mewujudkan fraksi rakyat hadir di parlemen.
Ini berkaca kejadian ricuh 25-31 Agustus 2025 lalu dimana salah satu poin tuntutan massa adalah tingginya ketidakpercayaan terhadap DPR dan partai politik.
"Dan telah terbentuk Presidium Nasional Fraksi Rakyat sebagai kekuatan politik rakyat Indonesia untuk menjalankan amanat dari hasil Kongres Nasional," kata Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, kepada wartawan, Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: Kaukus Muda Pertanyakan Hibah Miliaran ke Kejari Cirebon di Tengah Efisiensi Publik
Selain itu, fraksi ini akan melaksanakan dan melestarikan amanat Pembukaan UUD 1945 serta mendukung seluruh program Presiden Prabowo.
"Fraksi rakyat juga mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," ujarnya.
Yudi mengatakan, dari beberapa poin yang menjadi tujuan utama Presidium Nasional Kongres Fraksi Rakyat adalah, mendorong reformasi politik dengan terlibat dalam pembuatan UU Politik di parlemen dan terlibat dalam proses perubahan konstitusi yang saat ini mulai berjalan di MPR.
"Untuk mewujudkan Fraksi Rakyat di DPR dan MPR sebagai salah satu fraksi selain dari fraksi partai politik dan fraksi DPD. Meskipun tidak mengurangi pentingnya empat poin lainnya," tuturnya.
Baca Juga: Tegangan Tinggi
Reformasi politik ini, lanjut Yudi, menjadi tindakan yang mendesak untuk diwujudkan melalui cara-cara yang konstitusional.
Namun, jika reformasi politik dilakukan melalui perubahan konstitusi, maka tiga kekuatan politik yang terlibat adalah rakyat, presiden, MPR RI.
"Dan menyangkut reformasi politik ini, Presiden Prabowo telah mendorong untuk diadakannya reformasi politik, serta pimpinan DPR juga telah menyatakan bahwa reformasi politik akan segera dilaksanakan," ujarnya.
Dia juga menyinggung, setelah terjadinya kerusuhan dan amuk massa pada 25 Agustus 2025-31 Agustus 2025, dilatarbelakangi tingginya ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR dan partai politik, pihaknya berinisiatif untuk terlibat memperbaiki tata kelola politik negara dan rakyat Indonesia yang stabil, demokratik, berdaulat.
Baca Juga: Rahasia Menikung Aman: Tetap Stabil, Perjalanan Jadi Nyaman
"Bagi kami, pernyataan bubarkan DPR adalah bentuk pernyataan dan tindakan demostratif oleh massa rakyat yang menurut kami menjadi sebuah tantangan dan jawaban," tuturnya.
Yudi menuturkan, bahwa kekuatan rakyat ini, selain memiliki kursi di DPR melalui kelompok lintas agama, kelompok masyarakat sipil, aktivis, profesi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, serikat-serikat hingga perorangan, juga dibutuhkan saluran kekuatan rakyat langsung yang terkoneksi ke banyak orang langsung.
"Sehingga rakyat melalui mekanisme yang diatur oleh aturan perundang-undangan, nantinya benar-benar memiliki kekuatannya dan menjadi tuan atas negara Indonesia sebagai manifestasi kedaulatan rakyat," ucapnya.
"Dan dengan adanya saluran kekuatan rakyat formal secara langsung ini, maka kondisi destruktif, anarkis dan amuk massa dapat dihindari," sambungnya.
Diketahui, Kongres Nasional Fraksi Rakyat digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, 27 September 2025 yang dihadiri lebih dari 2.000 peserta.
Presidium Nasional Fraksi Rakyat diamanatkan untuk mewujudkan fraksi rakyat di Parlemen.
Presidium Nasional juga diamanatkan membentuk dan menggalang fraksi rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut susunan Presidium Nasional Fraksi Rakyat:
Yudi Syamhudi Suyuti - Koordinator Presidium Nasional.
Nelly Siringoringo - Anggota.
Ina Yuniarti - Anggota.
Hartsa Mashirul Huda - Anggota.
Diko Nugraha - Anggota.
Russel Satria - Anggota.
Sahrul - Anggota.
M. Ari - Anggota.
Okto Siswantoro - Anggota.
Dimas Adjie - Anggota.
Ibrahim Martabaya - Anggota.
Perdiansyah - Anggota.
Rashif Agby ZS - Anggota.***
