POJOKSATU.id, GORONTALO -- PDIP melarang Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, yang telah mereka pecat untuk melakukan aktivitas atas nama partai.

PDIP juga melarang Wahyudin mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam meraih jabatan publik di masyarakat.

PDIP menyatakan apa yang dilakukan Wahyudin tidak ada kaitannya lagi dengan partai mereka.

"Melarang Saudara tersebut pada diktum 1 (satu) di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata surat pemecatan dari PDIP itu seperti dilihat, Minggu (21/9/2025).

Baca Juga: Hasil USG Fadhila Talib Wanita Selingkuhan Wahyudin Moridu Beredar, Keluarga Minta Tanggung Jawab

Pemecatan Wahyudin itu tertuang dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Surat diterbitkan pada tanggal 20 September 2025.

"Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan Saudara Wahyudin Moridu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak ada kaitannya dengan sikap resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," jelas surat itu.

Dalam surat itu ditegaskan bahwa PDIP memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Wahyudin.

Baca Juga: Tanggapan Mega Nusi, Istri Wahyudin Moridu Dipecat dari DPRD Gorontalo: Ujian Ini Kita Hadapi Bersama

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi surat itu lagi.

Sementara itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu mengaku mempunyai hubungan khusus dengan Fadilah Talib.

Motif Fadhila, wanita diduga selingkuhan Wahyudin Moridu, merekam dan menyebar video pernyataan soal merampok uang negara dari Wahyudin karena Fadhila minta dinikahi.

Hal ini diungkap Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama. Fikram menyebut sebelum video viral, Wahyudin pernah dihubungi Fadhila.

"Dia ngotot minta dinikahi, pada prinsipnya mereka ada hubungan. Saya tidak tahu, hugel (selingkuhan), istri sirinya, saya tidak tau," kata dia.

Katanya, badan kehormatan akan meminta data ke pimpinan dewan yang menyetujui perjalanan dinas perorangan tersebut.

"Ada potensi (pemecatan), yang jelas apa yang diucapkan dalam video tersebut sangat berat karena sudah menyebut negara, kita miskinkan negara,"katanya.***