POJOKSATU.ID - Rencana aksi demonstrasi besar-besaran pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia kembali menuai sorotan publik.
Para pengemudi ojol dikabarkan akan mematikan aplikasi secara massal dan turun ke jalan menuju Istana Kepresidenan serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (17/9/2025).
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi ini akan dilakukan serentak dan mengimbau masyarakat untuk menyiapkan moda transportasi alternatif.
Baca Juga: Langkah Tangguh di Pegunungan Bandung, EIGER dan Semangat BDG100 Ultra
“Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas. Kami minta warga Jakarta mencari transportasi lain pada 17 September 2025,” ujar Igun dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).
Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa biasa, kata Igun, Garda Indonesia membawa tujuh tuntutan utama, mulai dari desakan regulasi, penghapusan program merugikan driver, hingga permintaan agar Menhub RI, Dudy Purwagandhi, dicopot dari jabatannya.
Tujuh Tuntutan Driver Ojol: Dari RUU hingga Potongan Aplikator
Dalam pernyataannya, Igun menyebut setidaknya ada tujuh poin tuntutan yang menjadi dasar aksi, yaitu:
Baca Juga: Polres Karawang Amankan Gebyar Paten 2025 di Kutawaluya, Ribuan Warga Nikmati Layanan Publik
1. Mendesak pemerintah dan DPR segera memasukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025–2026.
2. Menurunkan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen.
3. Membuat regulasi tarif pengantaran barang dan makanan.
4. Melakukan audit investigatif terkait potongan tambahan 5 persen dari aplikator.
5. Menghapus program yang dinilai merugikan driver, seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
Baca Juga: Terbesar di Jawa Timur, Banyuwangi Usulkan 4.909 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu
6. Menuntut pencopotan Menhub Dudy Purwagandhi yang dinilai gagal melindungi kesejahteraan driver ojol.
7. Mendesak pengusutan Tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan driver ojol, Affan Kurniawan.
Menurut Garda, momentum aksi bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, yang justru disebut menjadi simbol kemunduran Kemenhub sejak Dudy menjabat sebagai Menteri.
Menhub Dudy Pernah Singgung Komisi Bisa Diturunkan
Menhub RI, Dudy Purwagandhi, sebelumnya menyatakan pihaknya terbuka terhadap revisi aturan, termasuk penurunan potongan komisi aplikator.
Baca Juga: Hari Ini Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Kacab BRI, Bukan Hanya Keluarga, Warga pun Menanti Hasilnya
“Apakah bisa diturunkan ke 10 persen? Kalau hanya tanda tangan, itu hal mudah. Tetapi harus ada keseimbangan agar ekosistem transportasi online tetap berkelanjutan,” ujar Dudy dalam forum bersama aplikator ojol, Mei 2025 lalu.
Namun pernyataan tersebut dianggap tidak tegas dan lebih condong ke kepentingan aplikator ketimbang driver. Hal ini memicu kekecewaan di kalangan pengemudi.
Driver Ojol Keluhkan Beban Ganda: Potongan, Biaya Tambahan, hingga Tidak Ada Asuransi
Keluhan keras datang dari berbagai asosiasi driver. Irfan, perwakilan Lintas Gadjah Mada, menyebut aplikator bukan hanya memotong 20 persen dari pendapatan, tapi juga mewajibkan program berbayar agar driver bisa tetap mendapat order.
Baca Juga: Grandvoucher, Tempat Top Up Game Aman dan Cepat untuk Gamer Indonesia
“Kalau tidak ikut program, order jadi sepi. Jadi anyep. Dipotong 20 persen, plus harus bayar Rp3.000 sampai Rp20 ribu,” ungkapnya saat rapat dengan DPR, Mei lalu.
Selain itu, potongan tambahan 5 persen yang disebut untuk asuransi juga dipersoalkan. Driver mengaku tidak pernah merasakan manfaat dari asuransi yang dijanjikan.
Hal senada diungkapkan Kemet dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu. Ia menilai Kemenhub gagal memberi jaminan perlindungan kerja.
“Selama ini kami tidak pernah dianggap ada. Tidak ada jaminan keamanan maupun keselamatan kerja. Pemerintah hanya berpihak pada aplikator,” tegasnya.
Dampak Aksi: Antisipasi Transportasi Jakarta Terancam Lumpuh
Jika aksi benar-benar dilakukan dengan skala besar, maka transportasi di Jakarta pada Rabu, 17 September 2025 diperkirakan akan lumpuh.
Dengan jumlah pengemudi ojol yang masif, akses mobilitas masyarakat, pengantaran barang, hingga layanan makanan online akan terganggu signifikan.
Meski begitu, Garda menilai langkah ini adalah jalan terakhir untuk menyuarakan aspirasi yang selama ini diabaikan.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
“Kami tidak ingin rakyat dirugikan. Tetapi perjuangan ini demi kesejahteraan driver ojol di seluruh Indonesia,” kata Igun menegaskan. ***
