POJOKSATU.id, DIY - Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, MA, mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengecam keras aksi kerusuhan dan penjarahan beberapa hari lalu.
Namun, apresiasi itu disertai kritik tajam yang mana publik menanti tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.
“Rakyat membutuhkan bukti nyata. Jangan setengah hati. Sejumlah pelaku lapangan memang sudah ditetapkan, tetapi aktor intelektualnya masih gelap. Ini yang meresahkan,” tegas Gus Hilmy, Jumat (12/9/2025).
Sebagai anggota Komite II DPD RI, Gus Hilmy menilai langkah negara masih setengah jalan.
Ia menyoroti pernyataan Kapolri yang sempat menyebut indikasi makar, juga peringatan Presiden tentang potensi ancaman serius.
Namun, lanjutnya, publik belum melihat pendalaman serius terhadap analisis intelijen yang beredar.
“Kalau soal terorisme bisa cepat diungkap, kenapa kasus sebesar ini terkesan jalan di tempat? Padahal pola dan indikasinya jelas. Ada yang ditangkap, tinggal dikembangkan lebih lanjut. Ada apa sebenarnya?” ujarnya penuh kritik.
Kerugian akibat kerusuhan ini, menurut catatan, sudah lebih dari Rp1,2 triliun.
Karena itu, Gus Hilmy menegaskan, hukum tak boleh berhenti di pelaku lapangan. Negara wajib berani mengungkap provokator dan dalang sesungguhnya.
“Kalau hanya berhenti pada pelaku lapangan, hukum gagal menyentuh akar masalah. Kapolri harus berani membuktikan kinerjanya,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan Presiden agar tidak hanya berhenti pada retorika.
Sebagai kepala negara, Prabowo punya kewenangan penuh untuk memastikan aparat bekerja cepat dan transparan.
“Negara tidak boleh terlihat gamang menghadapi provokator yang mengancam stabilitas bangsa. Jangan biarkan rakyat kecil jadi tumbal, sementara dalang sebenarnya bebas berkeliaran,” pungkasnya.
