POJOKSATU.id, JAKARTA-- Massa mahasiswa membawa atribut bendera dengan tulisan Universitas Padjadjaran (Unpad) melakukan aksi demo ke Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).
Mereka juga membawa bendera Merah Putih. Tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dari arah Semanggi.
Ratusan mahasiswa ini membawa beberapa poster. Beberapa poster bertuliskan 'Bandung Bondowoso aja bisa bikin 999 candi semalam, masa bapa ibu DPR gak bisa selesain 17 PR nya malam ini'.
Ada juga yang menulis 'Cepet selesain dong tugasnya, malu ege udah ada #freeindonesia di negara lain'.
Selain itu, para mahasiswa membawa poster-poster, seperti 17+8 Tuntutan Rakyat. Ada juga mahasiswa yang menulis 'Laprak gue aja kelar sebelum deadline'.
Ratusan mahasiswa Unpad ini mengikuti aksi bertajuk “Piknik Rakyat Nasional”, sebuah demonstrasi damai yang menuntut pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Pantauan di lapangan menunjukkan mayoritas massa berasal dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Baca Juga: Ruko Marinatama Mangga Dua Diteror Orang Tak Dikenal, Tiba-tiba Ditaburi Pasir Usai Sidang di PTUN
Mereka melakukan long march dari depan Gedung TVRI di Jalan Gerbang Pemuda menuju gerbang utama DPR RI di Jalan Gatot Subroto.
Lebih dari 400 mahasiswa hadir dengan membawa bendera sambil menyanyikan lagu perjuangan seperti Halo-Halo Bandung hingga Buruh Tani, dan menyerukan pekik perlawanan.
Untuk 17 tuntutan ini deadlinenya adalah satu minggu.
Berikut isi tuntutan 17 +8 dari mahasiswa :
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kaurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan apparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandate jelas dan transparan
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Sementara 8 tuntutan lagi bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026.***
