POJOKSATU.id, MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk menghentikan kegiatan seremonial yang terkesan menghamburkan uang.
Instruksi ini ditegaskan Tito menyusul meningkatnya keresahan publik terkait kabar kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang menuai aksi demonstrasi di berbagai daerah.
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik. Maksud saya kegiatan dinas, kegiatan seremonial dinas,” kata Tito dalam keterangan resminya usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa, 2 September 2025 dilansir dari laman resmi Kementerian PANRB, Kamis, 3 September 2025.
Tito menekankan agar pejabat bersikap peka terhadap kondisi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pesta dinas, jamuan mewah, atau acara seremonial yang tidak bermanfaat hanya akan melukai perasaan rakyat dan merusak kepercayaan publik.
Menurutnya, di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang mendorong efisiensi di berbagai bidang, gaya hidup boros pejabat akan memicu polemik baru.
“Jangan sampai nanti diviralkan. Ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta terkait kegiatan dinas,” tegasnya.
Baca Juga: Umumkan Sakit hingga Dirawat di Rumah Sakit, Prilly Latuconsina : Tubuh Sudah Lama Kasih Alarm
Tak hanya kegiatan dinas, Mendagri juga mengingatkan pejabat daerah beserta keluarganya untuk tidak memamerkan kemewahan di ruang publik maupun media sosial. Acara pribadi pun diminta dilakukan dengan sederhana.
“Flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul. Termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” ujar Tito.
Sebelumnya, Tito juga telah melarang kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri dan menggelar pesta berlebihan. Kebijakan ini diambil untuk mencegah munculnya ketidakpuasan publik yang berpotensi memicu demonstrasi lebih luas.
Baca Juga: Agnez Mo Cover Lagu Ibu Pertiwi, Ajak Masyarakat Tenang di Tengah Demo DPR
Tito menilai peran kepala daerah sangat penting dalam menjaga kondusivitas di tengah meningkatnya aksi demo dalam sepekan terakhir. Ia juga mengingatkan agar pejabat berhati-hati menyampaikan pernyataan publik.
“Setiap pejabat sebaiknya berbicara sesuai tupoksi agar tidak menimbulkan salah tafsir yang justru dapat memicu gejolak baru,” tegasnya.
Ikuti berita-berita terbaru melalui web kami Pojoksatu di aplikasi berikut;
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai instruksi Mendagri Tito Karnavian sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan empati pemerintah terhadap rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Arahan Mendagri jelas untuk meredam keresahan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah,” kata Iwan. ***
