POJOKSATU.ID - Secara umum meskipun beberapa insiden kerusuhan telah terjadi, pihak berwenang dan berbagai organisasi berupaya untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan menyerukan perdamaian.
Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari tiga fraksi berbeda, yaitu Nasdem, PAN, dan Golkar, akan dinonaktifkan dari jabatannya, berlaku efektif per 1 September 2025.
Alasan utama penonaktifan mereka adalah karena pernyataan atau tindakan yang dinilai melukai perasaan publik, khususnya terkait isu tunjangan dan sikap yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
Penonaktifan ini merupakan langkah dari masing-masing partai untuk merespons gelombang protes masyarakat dan menjaga citra partai.
Baca Juga: Viral di Media Sosial: Rekaman CCTV Diduga Perlihatkan Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Saat Demo
Kelima nama tersebut adalah:
1. Ahmad Sahroni (Fraksi Nasdem)
2. Nafa Urbach (Fraksi Nasdem)
3. Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) (Fraksi PAN)
4. Surya Utama (Uya Kuya) (Fraksi PAN)
5. Adies Kadir (Fraksi Golkar)
Baca Juga: Ahmad Sahroni Dikabarkan Ke Jerman Tak Lagi Singapura di Tengah Gelombang Protes dan Penjarahan
Namun ternyata ada perbedaan status antara anggota yang dinonaktifkan dan diberhentikan, beserta mekanisme resmi yang harus dilalui dalam proses tersebut.
Dinonaktifkan berarti anggota tetap menyandang status sebagai anggota DPR RI, namun dilarang untuk mewakili fraksi dan berpolitik di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Anggota yang dinonaktifkan disebut masih mendapatkan sebagian hak keuangannya.
Perlu diketahui bahwa tindak lanjut bagi anggota yang dinonaktifkan adalah evaluasi dalam tiga bulan dan dapat dikembalikan jika dinilai layak.
Sementara itu, bagi anggota yang diberhentikan, tindak lanjutnya adalah pengisian melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).***
Baca Juga: Viral di Media Sosial: Rekaman CCTV Diduga Perlihatkan Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Saat Demo
Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami:
Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Ferdy Wamala
