POJOKSATU.id — Ribuan buruh dipastikan turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Titik kumpul utama dimulai di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), sebelum massa bergerak menuju gedung DPR RI sebagai pusat aksi.
Para buruh dari berbagai wilayah di Jabodetabek bersatu menyuarakan enam tuntutan besar yang mereka anggap sebagai kunci kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja.
Tuntutan pertama berkaitan dengan isu paling krusial, yaitu penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
Mereka menegaskan agar pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen, menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak serta laju inflasi.
Selain itu, buruh juga menolak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian marak.
Mereka meminta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk melindungi pekerja agar tidak mudah diberhentikan sepihak oleh perusahaan.
Di bidang perpajakan, para pekerja menuntut adanya reformasi menyeluruh.
Buruh mendorong kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan.
Baca Juga: Pupuk Kujang Percantik Situ Kamojing, Wisata Karawang Kian Diminati
Mereka juga mendesak agar pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan jaminan hari tua (JHT) dihapus.
Tidak hanya itu, diskriminasi pajak bagi perempuan menikah juga diminta segera dihapus agar keadilan perpajakan benar-benar terwujud.
Tuntutan berikutnya adalah mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibuslaw, yang selama ini dinilai lebih banyak merugikan pekerja.
Di saat bersamaan, buruh juga mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi di Indonesia.
Terakhir, serikat pekerja meminta revisi terhadap RUU Pemilu dengan tujuan mendesain ulang sistem pemilu 2029.
Mereka menilai sistem yang ada saat ini tidak cukup adil dan masih membuka celah terhadap praktik politik uang serta dominasi oligarki.
Aksi besar ini menjadi penanda bahwa buruh tidak hanya memperjuangkan hak ekonomi, tetapi juga menyoroti isu keadilan sosial dan demokrasi.
Gelombang massa di depan DPR RI pada 28 Agustus 2025 diperkirakan akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar sepanjang tahun ini.***
