POJOKSATU.id - Situasi di depan gerbang gedung DPR pada hari Senin, 25 Agustus 2025, tampak berbeda karena sejumlah aparat diturunkan untuk menghalau aksi massa.
Sekitar pukul 10.00 WIB, massa memang terlihat sudah memadati gerbang utama gedung DPR RI di Senayan.
Sebelum massa berdatangan, ternyata gerbang utama DPR sudah dipasangi pagar beton yang telah dilumuri oli.
Baca Juga: Muhammadiyah Bandung Luncurkan MBG, Targetkan 3.500 Penerima Manfaat
Pagar besi gerbang tersebut juga sudah dilumuri oli gemuk yang biasa digunakan untuk kebutuhan otomotif.
Tak hanya di depan, kondisi gerbang belakang juga sudah dipasang beton berlumur oli untuk menghalau aksi massa.
Bukan hanya pagar beton, sekitar 1.250 aparat gabungan dari Polri dan TNI sudah diturunkan ke lapangan.
Baca Juga: Jabar Panen Penghargaan di Hari Indonesia Menabung 2025
Gedung kura-kura tersebut benar-benar dijaga ketat agar massa tak bisa merangsek masuk atau merusak gerbang.
Aksi massa ini terjadi sebagai bentuk protes terhadap sikap anggota DPR yang mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta, di saat masyarakat dalam kondisi ekonomi sulit.
Selain itu, pernyataan dari sejumlah anggota DPR yang mendukung tunjangan rumah itu semakin membuat rakyat emosi.
Seperti pernyataan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar Adies Kadir yang mengatakan besaran tunjangan rumah tersebut sangat masuk akal.
Sementara itu, baru-baru ini Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar tentang aksi massa yang akan terjadi besar-besaran.
Dalam pernyataannya, Puan Maharani dengan tegas mempersilakan pendemo untuk datang menyampaikan aspirasi karena gedung DPR terbuka lebar untuk rakyat.
Faktanya ternyata gedung DPR sudah seperti Benteng Takeshi, dijaga oleh barikade dari ribuan aparat serta pagar beton berlumur oli.
Dalam pantauan di media sosial, aksi massa kali ini menyebut namanya dengan Revolusi Rakyat Indonesia.
Semua kalangan masyarakat menyatakan siap turun ke jalan agar sejumlah tunjangan bagi anggota DPR yang tak masuk akal bisa dibatalkan.
Seperti tunjangan rumah dan pajak penghasilan yang ternyata juga dibebankan pada keuangan negara alias duit rakyat.
Sebagai informasi, total pendapatan anggota DPR beredar di media sosial, yang jumlahnya lebih dari Rp100 juta per bulan.***
