POJOKSATU.ID - Sebanyak Rp1.376, 9 triliun akan dialokasikan Presiden Prabowo Subianto untuk program prioritas pemerintah pada tahun 2026.

Presiden Prabowo mengungkapkan jika dana tersebut akan difokuskan pada program yang langsung menyentuh masyarakat di daerah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, meskipun anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat, pelaksanaannya akan dilakukan di tingkat daerah agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga: Tetap Hadir di Pasaran, Lenovo IdeaPad Slim 3i dan HP 14s, Masih Efektif untuk Guru Zaman Now

“Program prioritas pemerintah yang sebanyak Rp 1.376,9 triliun ini sebetulnya namanya pemerintah pusat tapi itu langsung dilaksanakan di daerah,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI pada Jumat 22 Agustus 2025 lalu.

Sri Mulyani menjelaskan sebagian program sudah berjalan sejak periode sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, hingga iuran Jaminan Kesehatan.

Selain itu, program cek kesehatan gratis yang dimulai pada 2025 juga tetap berlanjut.

Baca Juga: Noel dan 13 Temannya Ditetapkan Tersangka, Begini Penjelasan Jubir KPK

“Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH, PIP, Kartu Sembako, iuran Jaminan Kesehatan itu sudah ada di dalam ongoing. Cek Kesehatan Gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan,” imbuhnya.

Untuk sektor pendidikan, Prabowo juga menyiapkan Rp22,5 triliun guna renovasi dan revitalisasi sekolah.

Ada pula program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi mencapai Rp335 triliun, yang ditujukan bagi murid, ibu-ibu, hingga anak balita.

Baca Juga: Sosok Otak Pelaku Pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih, Info Medsos Terbaru dan Keterangan Polisi

“Ini juga langsung pelaksanaannya di daerah untuk masyarakat di daerah baik itu murid maupun ibu-ibu dan anak-anak balita,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah menyiapkan dana bagi Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda senilai Rp27,9 triliun.

“Sekolah Rakyat walaupun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial itu juga untuk anak-anak di daerah. Sekolah Unggulan Garuda juga sama, dirasakan di berbagai daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga: Mahasiswi Kedokteran Asal Bekasi Alami Kehilangan Motor di Kamar Kost Saat Ditinggal Mudik

Tak hanya pendidikan dan sosial, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun, subsidi pupuk, subsidi KUR, hingga tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS senilai Rp63,5 triliun.

“Di dalam ini juga termasuk tunjangan profesi guru yang bukan merupakan ASN. Mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen sebanyak Rp63,5 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Testimoni Positif Mengalir untuk Jazirah Nusantara Global, Umrah Berkesan Seperti Keluarga

Secara rinci, anggaran Rp1.376,9 triliun itu terbagi ke berbagai program, mulai dari PKH Rp28,7 triliun, PIP dan beasiswa Rp63,6 triliun, Kartu Sembako Rp43,8 triliun, hingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur.***