POJOKSATU.id, JAKARTA – Greenpeace Indonesia meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya.
Tapi pemerintah wajib melakukan pemulihan di lokasi yang sudah dirusak perusahaan tersebut.
Menurut Greenpeace, PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugerah Surya serta perusahaan pemegang izin di Pulau Manyaifun, telah melakukan aktivitas pembukaan lahan.
“Kami mendesak agar pemerintah tidak hanya mencabut izin, tapi juga mewajibkan para bekas pemegang izin untuk memulihkan lingkungan. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dan diawasi secara ketat,” ujar Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Kiki Taufik, Rabu (11/6).
Baca Juga: Presiden Cabut IUP 4 PT di Raja Ampat, Said Didu Beri Sindiran ke Bahlil, Menteri Jokowi Unjuk Gigi
Kiki juga mengingatkan publik bahwa ada preseden buruk saat izin tambang yang sudah dicabut akhirnya kembali diterbitkan setelah perusahaan melakukan gugatan.
Hal serupa bisa saja terjadi di Raja Ampat jika tidak diawasi secara serius oleh publik.
“Kami menyerukan kepada publik dan masyarakat sipil untuk terus mengawasi proses ini. Kita tidak boleh lengah. Raja Ampat harus benar-benar terbebas dari ancaman tambang nikel, tidak hanya hari ini, tapi untuk seterusnya,” tegasnya dilansir Tempo.
Dia menyatakan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, tidak boleh berhenti pada pengumuman administratif semata.
Baca Juga: Bareskrim Selidiki Aktivitas Tambang Nikel Raja Ampat, Termasuk Izin Usaha Perusahaan
Organisasi lingkungan ini mendesak pemerintah untuk segera memulai proses pemulihan lingkungan di wilayah bekas tambang yang sudah mengalami kerusakan ekologis.
Dia mengatakan sejumlah perusahaan seperti PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya, serta pemegang izin di Pulau Manyaifun, telah melakukan aktivitas pembukaan lahan.
Dia mengatakan klaim pemerintah bahwa keempat perusahaan tersebut tidak beroperasi adalah keliru.
“PT Nurham memang baru mulai menaruh alat-alat, tetapi perusahaan lain sudah lebih dulu membabat hutan, terutama di Pulau Kawei,” katanya.
“Kami punya dokumentasi video udara dan kami menyaksikan sendiri kerusakan hutan di sana,” ujarnya lagi.***
