POJOKSATU.ID - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan program-program prioritas yang telah dijanjikan selama kampanye.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total 11 program prioritas tersebut telah menyerap anggaran fantastis, mencapai Rp446,24 triliun dari APBN 2025.

Angka ini mencerminkan fokus pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas birokrasi.

Beberapa program prioritas yang menyedot perhatian dan anggaran besar ini meliputi:

Baca Juga: Sukses Setelah AOC? Elbert Tristan Lie Jawab dengan Diterima di NUS, NTU, UBC, HKUST, & KAIST!

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Ini merupakan salah satu janji kampanye utama, dengan alokasi anggaran mencapai Rp121 triliun.

Pembangunan 3 Juta Rumah: Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah mengalokasikan Rp41,88 triliun untuk mendukung sektor perumahan rakyat.

Program Koperasi Desa Merah Putih: Program ini juga mendapat porsi anggaran yang signifikan, menyerap Rp200 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Selain berbagai program kesejahteraan tersebut, pemerintah juga telah merealisasikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan.

Baca Juga: Peluang CPNS 2025 Masih Terbuka Lebar? KemenpanRB Beri Sinyal Positif, Tapi Waspada Berita Palsu!

Hingga 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, pencairan untuk ASN pusat telah mencapai Rp10,54 triliun dan berhasil disalurkan kepada 1,79 juta pegawai.

Tak hanya itu, ASN di tingkat daerah juga merasakan manfaat ini. Realisasi gaji ke-13 untuk ASN daerah tercatat sebesar Rp100 miliar dan telah diterima oleh 20,89 ribu pegawai.

Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa hingga saat ini, baru sebagian kecil pemerintah daerah (546 daerah) yang telah mencairkan anggaran tersebut.

Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada website resmi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan data yang valid dan terhindar dari potensi penipuan atau tautan yang mencurigakan.

Dengan transparansi anggaran dan imbauan untuk selalu mengakses informasi resmi.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap program dan kebijakan berjalan lancar serta dapat diakses informasinya secara akurat oleh masyarakat.***