POJOKSATU.ID - Program Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi terkait pendidikan karakter di barak Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih jadi pro dan kontra.
Sebelumnya, Gubernur Jabar yang dikenal kerap membagikan aktivitas kerjanya di media sosial (medsos) itu mulai mengirimkan siswa di Purwakarta dan Bandung ke Barak TNI, sejak 5 Mei 2025 lalu.
Pro dan kontra pun mulai bermunculan, ada yang khawatir dengan didikan tegas ala TNI kepada siswa, terdapat pula yang mendukung demi kedisiplinan anak-anak di Jabar.
Terkini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra turut memberi pandangannya terkait program Gubernur Jabar itu.
Jasra menyoroti belum adanya standar baku dalam penyelenggaraan program pendidikan karakter terhadap para siswa di Barak TNI.
Komisioner KPAI itu mengatakan, akibatnya terdapat perbedaan pola pelaksanaan di dua tempat Barak TNI, yakni di Purwakarta dan Bandung.
"Perbedaan tersebut mencakup struktur program, ketersediaan sarana prasarana," tutur Jasra dalam konferensi pers secara virtual, pada Jumat (16/5/2025).
Kemudian, Jasra menyoroti adanya metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam pada berbagai tingkat pendidikan para siswa di dua tempat Barak TNI tersebut.
"Rasio antara peserta dan pembina serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan yang berbeda," terangnya.
Baca Juga: REGULASI BARU Resmi Diterbitkan! Catat SYARAT Terbaru Guru yang Boleh Menerima Gaji dari BOSP 2025!
Komisioner KPAI itu menyebut, perbedaan dalam metode belajar siswa di Barak TNI berpotensi mempengaruhi hasil dari program sang Gubernur Jabar.
"Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu hasil dari program secara keseluruhan," tandasnya. ***
