POJOKSATU.id, JAKARTA-- Mantan Kepala BAIS TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menyebut BAIS dan BIN tak bisa digabungkan karena akan berbahaya bagi pertahanan negara.

Menurut Soleman B Ponto, Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) berbeda jauh bagai Kutub Utara dan Kutub Selatan.

Dia pun tak setuju BAIS dan BIN ini disatukan meskipun tidak akan mengusik pekerjaan satu sama lain.

Wacana menggabungkan kedua lembaga intelijen ini tidak bisa dibenarkan meskipun tidak akan mengusik pekerjaan satu sama lain.

"Ya tetap harus memisahkan diri (BAIS dan BIN)," kata Soleman B Ponto, Minggu (11/5/2025).

Baca Juga: Terungkap, dr Richard Lee Korban Aldy Maldini Eks CJR, Uang Rp10 Juta Tak Dikembalikan Sampai Sekarang

Soleman mengatakan, BAIS memiliki data intelijen dalam pertahanan negara yang tidak boleh dibaca oleh orang lain, karena berbahaya bagi keamanan negara.

Menurut Soleman, apabila disatukan dengan BIN maka akan ada potensi kebocoran data intelijen militer yang membahayakan NKRI.

"Data intelijen TNI bisa bocor nanti. Ini bahaya untuk pertahanan negara," kata Soleman.

Soleman mengatakan, BAIS dan BIN tidaklah sama meskipun bekerja di bidang intelijen.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dianggap Sama dengan Jokowi, Piawai Mainkan Seni Bercerita Hingga Publik Terpikat

"Dia itu (BAIS dan BIN) sama dengan kutub utara dan kutub selatan bisa enggak kita gabungkan? Gak bisa," tegas Soleman.

Sebelumnya, Wacana penyatuan BIN dan BAIS dianggap tepat karena dapat mencegah tumpang tindih kewenangan.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, Sabtu (10/5/2025) mengatakan, penyatuan BIN dan BAIS bisa dilakukan, karena seringkali ada yang sama pekerjaannya, supaya menghindari tumpang tindih.

Trubus memandang, apa yang dikerjakan BAIS dan BIN tidak memiliki perbedaan, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk dipisah.

Meskipun menurutnya, basis sumber daya manusia (SDM) di dalam BAIS yakni dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan BIN dari Polisi, TNI dan juga masyarakat sipil.

"Kalau ini kan saya bicara lebih kepada kebijakan publik, pada efektivitas organisasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Trubus meyakini penyatuan BAIS dan BIN akan memberikan perbaikan yang lebih nyata untuk kinerja pemerintahan, dan berefek kepada yang dirasakan masyarakat.***