POJOKSATU.id, BUPATI Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein menantang anggota DPR RI Komisi X, Verrell Bramasta, gegara mengkritik siswa nakal dibina di barak militer, yang merupkan program Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.
Ini dilakukan Om Zein setelah merespon video panjang Verrell Bramasta yang membahas soal program siswa nakal dibina di barak militer. Dia menilai, mantan artis itu hanya membuat wacana bukan aksi yang dibutuhkan.
Om Zein pun meminta Verrell Bramasta yang lolos ke Senayan dari Daerah Pemilihan Jabar untuk turun dan melihat langsung daripada berkoar-koar.
Baca Juga: Pemdaprov Jabar Bergerak! Psikolog Klinis Siap Diterjunkan ke Puskesmas Tekan Angka Depresi
"Ya ampun, mas-mas, mas kan Dapil sini, mending turun, mendingan lihat langsung daripada mas berwacana. Yang mas maksud kekhawatiran orang tua itu yang mana mas, ini orang tua nitipin semua senang, dititipin di sini," ujarnya dikutip Pojoksatu.id dari TikTok-nya, Sabtu, 10 Mei 2025.
Dia menantang Verrell Bramatas untuk sama-sama membina anak nakal dengan konsep masing-masing, dan membuktikan mana yang lebih baik.
"Ini gini mas, ini ada yang mau masuk lagi 30 (siswa), kita bagi aja mas, mas 15 saya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan kita bina di barak militer," tukasnya.
"Yok om yang tantangin, lebih baik action mas, daripada bikin wacana," tegasnya.
Sebelumnya, di akun media sosial miliknya, Verrell sejatinya tidak sepenuhnya menolak program siswa dibina di barak militer, namun dia menginginkan ada diskusi lebih matang, agar anak-anak ini nantinya benar-benar tangguh bukan berkarakter keras ketika keluar dari barak.
"Saya setuju, pendidikan karaketer pondasi penting untuk membangun generasi muda, oleh karena itu saya sangat apresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa siswi, dan mengalami mengalami masalah prilaku," ujarnya.
Namun, dengan hal ini dia mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra mengenai kebijakan tersebut.
Baca Juga: Lebih dari 200 Ribu Botol Tinta Palsu Dimusnahkan, Pelaku Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka
"Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military appoarch, banyak yang bertanya apakah metode ini benar-benar efektif, untuk mentackle akar permasalahan, kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam," sambungnya.
Dalam banyak kasus, lanjut Verrell, perilaku penyimpang bagi anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, sosial pressure ataupun masalah emosional yang belum tertangani.
"Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh psikologis dan juga spiritual para remaja ini saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak muda yang keras bukan yang tangguh tegasnya.
Kemudian, Verrell mengatakan jika dilihat dari sisi kebijakan, bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya UU No.20 Tahun 2003 tidak ada dalam Undang Undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi pindah ke barak militer sebagai bentu edukasi.
Selanjutnya, kalau berkaca kepada Undang Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang, termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
"Dimana, penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders, seperti lembaga sosial dan pendidikan conselor, pihak orang tua dan berbagai stake holder lainnya, dan bukan melalui instansi militer," tegasnya.
Dia mengatakan sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan, bahwa layaknya seorang dokter kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan penyakit pasien atau sebelum mereka menentukan metode dan mengobatinya.
"Jangan sampai niat yang baik tidak selaras, karena dengan cara tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan," ujarnya.
Dia mengatakan setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh sebagai ditekankan dalam humas Behavior in The Soscial Environment (HBSE).
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Adha, Hilyatan Naz Group Punya Program Kurban Masuk Desa
"Artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisplinan tetapi harus menyentuh berbagai aspek psikologis, spiritual, emosional dan kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak," lanjutnya.
Dia juga akan mendorong di Komisi X DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikdasmen.
"Untuk bisa diskusi dan berdialog dengan lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional," tandasnya.
Pada akhir penjelasannya, Verrell Bramasta menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu harus sesuai dengan aturan.
"Tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus berpihak kepada tumbuh kembang anak Indonesia," pungkasnya. ***
