POJOKSATU.id, JAKARTA— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak langsung mengusut dugaan skandal jet pribadi Komisioner KPU di Pemilu 2024.

Kasus ini terkait dugaan penyelewengan anggaran negara dalam penggunaan jet pribadi untuk para Komisioner KPU RI pada Pemilu 2024.

Ketika awal skandal ini terendus, sesal Toha, penegak hukum tidak langsung mengusutnya. Padahal saat itu juga terdapat laporan BPK yang menyatakan ketidakberesan hasil pemeriksaan anggaran KPU.

"Saya mengapresiasi pelaporan TII dan sejumlah LSM. Semua pihak juga patut mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu 2024,” kata Mohammad Toha dalam keterangan resminya, Jumat 9 Mei 2025.

Baca Juga: Sempat Tantang Jaksa, Isa Zega Kini Pasrah Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Sebut Percuma Ajukan Banding

“Tapi, karena pengadaan sewa jet sudah menjadi opini publik sebagai skandal. Kita harap KPK menyelesaikan laporan ini seadil-adilnya," tuturnya lagi.

Dia berharap KPK bekerja profesional dalam mengusut skandal jet pribadi ini.

"Saya berharap KPK bekerja profesional, bila KPU terbukti menyeleweng dalam pengadaan jet pribadi atau sebaliknya hukum harus ditegakkan," ujar Toha.

Dia mengatakan, kasus itu harus menjadi pelajaran bagi KPU di masa akan datang. KPU perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan privat jet, untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Baca Juga: Pramono Anung Minta Satpol PP Tindak Tegas Tawuran Warga di Jakarta, Tapi Pendekatannya Manusiawi

Menurut Toha, KPU harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses pengadaan.

Selanjutnya, KPU juga harus memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara jelas dan transparan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

"KPU perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting," kata Toha.

Toha mengatakan, skandal sewa jet pribadi untuk anggota KPU Periode 2022-2027 ini sempat ramai di jagat media nasional dan internasional. Banyak kalangan menuding sebagai aib yang tidak mencerminkan postur lembaga yang menyelenggarakan pemilihan calon pemimpin bangsa.

Tudingan negatif itu sekarang berujung laporan ke KPK dengan bukti-bukti yang dapat dipastikan akan didalami oleh para penyidik komisi antirasuah.

Anggota Komisi II DPR RI ini meminta KPK bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut.***