POJOKSATU.id, Bandung – Gedung Sate menjadi saksi geliat demokrasi subtansial ketika puluhan ketua DPRD provinsi se-Indonesia berkumpul dalam Musyawarah Nasional I Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), yang hadir sebagai pembicara kunci, menyebut forum ini sebagai "laboratorium kebijakan yang memadukan aspirasi dengan realitas anggaran".
Dalam pidatonya di Aula Barat Gedung Sate, KDM menekankan bahwa ADPSI bukan sekadar pertemuan seremonial.
"Ini adalah ruang di mana para ketua DPRD provinsi sebagai ujung tombak demokrasi daerah bisa bertukar gagasan tanpa sekat birokrasi," ujarnya.
Ia mencontohkan bagaimana diskusi tentang efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja legislatif berlangsung cair, namun tetap mengerucut pada solusi.
Sesi resapan aspirasi menjadi momen paling dinamis. Beberapa ketua DPRD mengeluhkan ketimpangan antara tuntutan kinerja dan keterbatasan anggaran.
"Ada provinsi yang harus memangkas program pemberdayaan masyarakat hanya karena alokasi dana tersedot untuk operasional," ungkap seorang peserta yang enggan disebut namanya.
KDM merespons dengan nada serius: "Kinerja tidak boleh dikorbankan demi anggaran, tapi anggaran juga tidak boleh diboroskan tanpa outcome jelas."
Ia lantas mengusulkan dua solusi: pertama, penyusunan skala prioritas berbasis kebutuhan daerah; kedua, reformasi sistem pengelolaan keuangan DPRD provinsi.
Isu anggaran rupanya menjadi titik tekan. KDM mengumumkan rencana pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyesuaian regulasi penganggaran DPRD.
"Kita butuh fleksibilitas agar dana bisa dialokasikan untuk program yang benar-benar menyentuh masyarakat, bukan sekadar memenuhi administrasi," tegasnya.
Jika direalisasikan, langkah ini bisa menjadi terobosan signifikan mengingat selama ini banyak daerah terjebak dalam "belanja rutin yang tidak produktif".
Sebagaimana disampaikan Ketua ADPSI, Akmad Suherman, "Kami mendukung usulan ini karena sejalan dengan semangat ADPSI untuk memperkuat fungsi legislatif yang responsif."
Meski antusiasme tinggi, sejumlah analis mengingatkan perlunya peta jalan jelas.
"Surat ke presiden adalah langkah awal. Yang lebih penting adalah bagaimana mekanisme pengawasan anggaran diperketat agar tidak terjadi penyimpangan," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Rina Kurniawati.
Acara yang berlangsung hingga sore itu ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan ADPSI sebagai "jembatan antara kebijakan pusat dan dinamika daerah".
KDM, yang sempat berbincang santai dengan sejumlah peserta, berpesan: "Demokrasi sehat itu bukan hanya tentang suara terbanyak, tapi tentang keputusan yang lahir dari dialog dan data."
