POJOKSATU.ID- Usulan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirimkan siswa yang dianggap ‘bermasalah’ ke barak Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama enam bulan terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan.
Program yang bertujuan menanamkan disiplin melalui pelatihan fisik dan mental ini menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga penolakan keras.
Program ini dirancang untuk menangani siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang, seperti terlibat dalam pergaulan bebas, tindakan kriminal, atau kesulitan dalam pembinaan di lingkungan sekolah.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa implementasi program akan dilakukan secara bertahap di daerah-daerah rawan di Jawa Barat, dengan melibatkan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses penjemputan siswa.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Libur Panjang Mei-Juni 2025: Persiapkan Liburan Anda Sejak Awal
Kriteria pemilihan peserta program akan didasarkan pada kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
Rencananya, program ini akan dimulai pada 2 Mei 2025, dan saat ini masih dalam tahap finalisasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak-pihak terkait.
Reaksi terhadap usulan ini sangat beragam. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menjadi salah satu pihak yang paling vokal menentang gagasan tersebut.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait potensi bangkitnya trauma militerisme dalam ranah sipil. Menurutnya, pendekatan militeristik tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang humanis dan berpotensi kontraproduktif.
"Pendidikan seharusnya mengedepankan pemahaman, kasih sayang, dan pengembangan potensi individu. Mengirim anak-anak ke barak militer justru bisa menanamkan ketakutan dan bukannya pemahaman," tegas Ubaid Matraji.
Pandangan kritis terhadap usulan ini juga datang dari kalangan tokoh masyarakat, termasuk sutradara dan produser ternama Indonesia, Joko Anwar.
Melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Joko Anwar menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap program tersebut.
"Mengirim anak-anak yang ‘bermasalah’ ke barak militer atau institusi yang mengajarkan kedisiplinan dengan kepatuhan bukan solusi yang tepat. Karena ini tidak membuat kita lebih memahami akar masalah perilaku anak. Mereka butuh pemahaman emosi, penyembuhan trauma, dan bimbingan personal. Bukan sekadar dikondisikan untuk patuh," tulis Joko Anwar dalam cuitannya.
Lebih lanjut, Joko Anwar meragukan kemampuan barak militer dalam memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak-anak yang memiliki masalah perilaku. "Barak militer tidak dikondisikan untuk memberikan kebutuhan ini," imbuhnya melalui platform media sosial tersebut.
Baca Juga: Panduan Lengkap OSN SD 2025: Soal Latihan dan Jadwal Seleksi yang Perlu Diketahui
Ia menekankan urgensi pendekatan yang lebih empatik dan personal dalam menangani isu kompleks terkait perkembangan dan perilaku anak.
Meskipun demikian, usulan ini juga mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang melihatnya sebagai langkah tegas untuk mengatasi kenakalan remaja yang dianggap semakin meresahkan.
Mereka berpendapat bahwa lingkungan militer dengan aturan yang ketat dan disiplin yang tinggi dapat memberikan efek jera dan membentuk karakter siswa menjadi lebih bertanggung jawab.
Gubernur Dedi Mulyadi sendiri berulang kali menyampaikan bahwa tujuan utama dari program ini bukanlah untuk memberikan hukuman.
Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan pembinaan yang intensif bagi siswa yang terjerumus dalam perilaku negatif.
Baca Juga: Manchester United Jadi Favorit Utama Dapatkan Matheus Cunha, Transfer Spektakuler Menanti!
Ia meyakini bahwa lingkungan militer dengan penekanan pada kedisiplinan dan nilai-nilai kebangsaan dapat membantu siswa membangun kembali arah hidup yang lebih positif.
Polemik seputar program ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan proses finalisasi dan persiapan implementasinya.***
