POJOKSATU.ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah terjadi beberapa insiden serius.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia ini menghadapi dua permasalahan utama yang perlu penanganan segera. Pertama, kasus dugaan keracunan massal yang terjadi di Batang, Jawa Tengah.
Kedua, persoalan administrasi berupa tunggakan pembayaran hampir Rp 1 miliar terhadap dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan.
"Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," tegas Netty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/04/2025) sebagaimana dilansir dari situs resmi DPR RI.
Merespons polemik dugaan penggelapan dana di Kalibata, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus dan menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara.
"Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/04/2025).
Kronologi Laporan Dugaan Penggelapan Dana MBG
Kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.
Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini terkait dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.
Sebelumnya, Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan.
Permasalahan bermula saat harga per porsi yang awalnya disepakati Rp15.000, kemudian diubah secara sepihak menjadi Rp13.000, yang memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.
Netty Minta BGN Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini pun mendesak BGN sebagai leading sector program MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk hal-hal berikut.
1. Memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan
2. Menstandarkan penyediaan makanan yang aman dan bergizi
3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana
"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," ujarnya.
"MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," pungkas politisi dari PKS ini.
Meski terjadi polemik, dapur MBG di Kalibata telah kembali beroperasi secara terbatas sejak 17 April 2025 dengan menggunakan dana pribadi.
Pihak Mitra Dapur berharap program dapat kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan terhadap dugaan penggelapan dana tersebut.***
