Prosedur Untuk Menjaga Keseimbangan Kabin serta keselamatan penerbangan, terutama jika bagasi kabin di atas tempat duduk penumpang sudah penuh.
POJOKSATU.ID- Seorang perempuan yang diduga anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Megawati Zebua, menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan dirinya terlibat cekcok dengan seorang pramugari viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, Megawati terlihat mendorong dan diduga berupaya mencekik pramugari di dalam kabin pesawat.
Video berdurasi 46 detik itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @polostakberdosa pada Senin malam, 14 April 2025.
Dalam video, tampak Megawati mengenakan kaus putih dan terlihat marah saat berdiri berhadapan dengan pramugari berseragam merah. Ia terdengar mengeluarkan pernyataan bernada tinggi, “Awaslah kau, aku mau duduk. Udah selesai. Kau yang memperpanjang,” sebelum mendorong pramugari dan mengarahkan tangannya ke leher korban.
Seorang pria berkemeja hitam yang berada di belakang pramugari segera melerai insiden tersebut. Ia diduga merupakan petugas bandara atau pengamanan penerbangan, terlihat menggunakan alat komunikasi handy talkie.
Kejadian itu berlangsung di lorong kabin pesawat sebelum penerbangan lepas landas. Namun, identitas maskapai dan nomor penerbangan masih belum diketahui secara pasti hingga berita ini diturunkan.
Baca Juga: Lettu Inf Kihajar, Eks Kopassus yang Kini Mengabdi di Kodim 0604 Karawang
Informasi yang beredar menyebut insiden bermula dari ketidakpuasan Megawati terkait koper miliknya yang dipindahkan ke bagian belakang kabin oleh awak pesawat.
Pemindahan tersebut merupakan prosedur umum untuk menjaga keseimbangan kabin serta keselamatan penerbangan, terutama jika bagasi kabin di atas tempat duduk penumpang sudah penuh.
Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck, membenarkan bahwa perempuan dalam video tersebut adalah Megawati Zebua. “Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi. Namun, Ijeck tidak memberikan keterangan lanjutan mengenai sikap resmi partai terhadap insiden tersebut.
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, juga menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti duduk perkara kejadian tersebut. “Saya belum bertemu dengan Ibu Megawati untuk menanyakan langsung. Saya akan tanyakan kepastiannya dulu,” ujar Erni melalui keterangan singkat kepada awak media.
Hingga kini, Megawati Zebua belum memberikan pernyataan resmi kepada publik maupun menjawab permintaan konfirmasi dari media. Pihak keluarga maupun stafnya juga belum bersedia memberikan keterangan.
Sementara itu, dari pihak maskapai, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi terkait insiden tersebut. Belum diketahui pula apakah pihak maskapai atau korban telah melaporkan tindakan tersebut ke otoritas keamanan bandara atau kepolisian.
Reaksi keras datang dari publik. Sejumlah netizen mengecam tindakan Megawati yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik, terlebih terhadap awak kabin yang tengah menjalankan tugasnya. “Baru tahu sekarang kalau anggota DPRD bisa main cekik di pesawat, apa tidak ada hukumnya?” tulis akun @hakimudara di platform X. Komentar serupa banyak bermunculan, menuntut agar Megawati diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.
Aktivis perlindungan perempuan dan buruh transportasi udara juga angkat bicara. Lembaga Perlindungan Pramugari Indonesia (LPPI) mendesak otoritas penerbangan dan partai politik untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku. “Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap awak kabin, terlebih dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh etika dan empati di ruang publik,” kata Ketua LPPI, Riana Kurnia.
Secara hukum, tindakan menyerang awak kabin saat bertugas dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 412 dalam UU tersebut menyatakan bahwa penumpang yang melakukan kekerasan fisik terhadap awak kabin dapat dipidana penjara paling lama dua tahun.
Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan maupun otoritas Bandara Kualanamu belum memberikan keterangan resmi apakah insiden ini akan ditindaklanjuti secara hukum.
Kasus ini menambah daftar panjang insiden arogansi oknum pejabat di ruang publik yang terekam kamera dan viral di media sosial. Meski belum ada proses hukum atau etik yang berjalan, publik menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak terkait.
