POJOKSATU.id, Kota Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat.
Program ini dianggap sebagai peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan hal ini saat menghadiri rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Gedung Sate, Bandung, pada Kamis (20/3/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Sosial dari berbagai wilayah di Jawa Barat.
Saat ini, sembilan kabupaten/kota telah mengajukan lokasi untuk pendirian Sekolah Rakyat, yaitu:
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Sumedang
- Kabupaten Cirebon
- Kota Cirebon
- Kota Tasikmalaya
- Kota Banjar
Herman pun mendorong 18 kabupaten/kota lainnya untuk segera menyusul dan mengajukan lahan atau bangunan agar program ini dapat berjalan lebih luas.
"Saya harap daerah lain segera mengusulkan lokasi. Ini kesempatan besar karena Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk anggaran sekitar Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat," ujarnya.
Menurut Herman, Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding (asrama) sehingga kualitas pendidikannya diharapkan bisa melampaui sekolah konvensional.
Program ini menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
"Kemiskinan seringkali diturunkan. Jika orang tua miskin, anak-anaknya berisiko mengalami hal yang sama. Dengan sistem boarding, kita bisa memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik, mengangkat masa depan mereka," jelasnya.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat akan menampung siswa dari tingkat SD hingga SMA yang berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Semua kebutuhan mereka, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga kebutuhan sehari-hari, akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah.
"Ini luar biasa. Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan pendidikan yang didukung penuh oleh pemerintah, bahkan langsung dipantau oleh Presiden RI," tambah Herman.
Pemdaprov Jabar telah menyiapkan empat lokasi bangunan untuk Sekolah Rakyat, di antaranya:
1. Bina Siswa, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (siap digunakan)
2. Wyata Guna, Kota Bandung (siap digunakan)
3. Kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang
4. Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang
5. Kawasan Gedebage, Kota Bandung
Herman kembali menekankan pentingnya percepatan pengajuan dari pemerintah daerah.
"Kami mohon setiap kabupaten/kota segera mengusulkan lokasi. Jika anggaran daerah tidak mencukupi, Pemerintah Pusat siap membantu," ujarnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar, Andrie Kustira Wardana, juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi Sekolah Rakyat.
"Program ini akan mendapat support sepenuhnya dari Pemerintah Pusat. Jadi, daerah harus segera mengusulkan agar bisa segera direalisasikan," kata Andrie.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat.
Kini, tinggal menunggu langkah cepat dari setiap daerah untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.***




