POJOKSATU.id, Kabupaten Bogor - Pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat sebagai bagian dari program Kementerian Sosial untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tinggal di pedalaman.
Sekolah ini akan dibangun secara bertahap dan menyediakan fasilitas pendidikan serta asrama secara gratis, dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik rencana tersebut.
"Saya sangat mendukung pendirian Sekolah Rakyat ini," ujarnya setelah mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Menurut Dedi, Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan akan tersebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Setiap sekolah diproyeksikan menampung antara 300 hingga 500 siswa.
Kurikulum yang digunakan akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dedi juga mengusulkan agar Sekolah Rakyat dapat mengadopsi kebijakan masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini tengah dikaji oleh Pemprov Jabar.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa serta mengurangi kebiasaan nongkrong setelah jam sekolah, terutama di kalangan pelajar SMA yang rentan terhadap kenakalan remaja seperti tawuran dan balap liar.
"Jika sekolah dimulai lebih pagi, maka anak-anak juga akan terbiasa tidur lebih awal. Dari yang biasanya begadang sampai tengah malam, bisa menjadi kebiasaan tidur pukul 9 malam," ujar Dedi.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Sosial tengah aktif berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mengidentifikasi aset atau lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
"Kami akan meninjau mana yang memenuhi kriteria. Jika memungkinkan, pembangunan akan dimulai tahun ini," kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di sekitar lokasi sekolah.
Kriteria miskin akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan fokus pada warga yang masuk dalam kategori desil satu atau kelompok dengan tingkat ekonomi paling rendah.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem asrama, namun bagi siswa SD, orang tua tetap diperbolehkan menengok anak mereka kapan saja.
"Pemerintah memastikan semua biaya pendidikan gratis, termasuk asrama, seragam, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya," tegas Gus Ipul.
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Jawa Barat dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah.***
