POJOKSATU.id — Aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" oleh ribuan mahasiswa di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025), terasa mencekam.

Aksi yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini terasa menegangkan.

Kepulan asap abu-abu pekat akibat pembakaran ban menyelimuti area aksi sekitar Patung Kuda.

Massa masih berkerumun. Beberapa mahasiswa tampak berdiri dan duduk di atas pagar beton pembatas sambil menyoraki aparat.

Baca Juga: Peringatan Darurat INDONESIA GELAP Trending, Bela Keterlambatan TUNJANGAN ASN Hingga Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Bawa Singkatan PENTOL, Ini Tuntutannya

Dari pengeras suara, salah seorang anggota kepolisian memberikan imbauan kepada massa untuk menghentikan aksi mereka karena waktu telah menunjukkan pukul 18.00 WIB.

"Kami meminta agar para massa aksi tidak menunjuk-nunjuk ke arah kami, tidak melempar barang," terdengar suara polisi dari toa.

Namun, permintaan tersebut langsung ditolak dan kembali disambut sorakan oleh para demonstran.

"Apa larangannya untuk menunjuk-nunjuk? Tidak ada larangan bagi kami jika untuk menunjuk," balas seorang peserta aksi yang memegang mikrofon.

aksiBaca Juga: Konvoi Demo Muncul di Kediaman Jokowi di Solo, Adili Mulyono Keluarga Bersama Kroninya

Di depan barikade polisi, mobil komando milik massa aksi menjadi pusat pergerakan.

Perwakilan BEM SI secara bergantian menyampaikan orasi dari atas kendaraan tersebut.

Sementara itu, di sekitar mobil komando, massa masih bertahan.

Bendera merah putih serta bendera dari berbagai kampus berkibar di antara kerumunan.

Baca Juga: Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Dinilai akan Mengulang Kembali Tragedi Demo 2019 Silam

Massa aksi tetap bertahan di lokasi, menunggu perwakilan pemerintah untuk menemui mereka dan melakukan dialog.

Dalam unjuk rasa ini, para mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang mereka suarakan kepada pemerintah:

  • 1. Mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
  • 2. Mengevaluasi program MBG yang dinilai belum tepat dalam pelaksanaannya.
  • 3. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan kampus memperoleh izin tambang, demi menjaga independensi akademik.
  • 4. Meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa hambatan birokrasi atau pemotongan.
  • 5. Menyoroti sikap inkonsisten pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Aksi ini merupakan refleksi ketidakpuasan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. ***