POJOKSATU.ID – Mensos Gus Ipul, mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki sistem data sosial ekonomi (DTSE) tunggal yang lebih terintegrasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Gus Ipul, langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data sosial-ekonomi di Indonesia.
Gus Ipul menyatakan bahwa berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo, seluruh data yang berkaitan dengan sektor sosial ekonomi akan digabungkan dalam satu sistem data terpadu yang lebih terintegrasi.
Baca Juga: Kemensos Telah Salurkan Bantuan Pada Korban Terdampak Longsor di Kabupaten Boyolali
"Data kita akan dilebur dengan data kementerian lembaga, maka ke depan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) akan bertugas untuk memadankan dan mengolah data-data dari berbagai kementerian dan lembaga agar menjadi satu kesatuan yang lebih akurat.
Pengolahan data yang lebih sistematis ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dalam hal kebijakan sosial dan ekonomi.
Baca Juga: Dari Penerima KIP Kuliah Jadi Pengusaha Tambang Sukses, Maulana Haqiqi Persiapan Bidik Kursi Bupati!
Gus Ipul juga mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pilar sosial, untuk terus memutakhirkan data tunggal ini guna memastikan informasi yang tersedia selalu akurat dan relevan.
Proses pemutakhiran data yang berkelanjutan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Dengan adanya DTSE Nasional, diharapkan proses distribusi bantuan sosial dan kebijakan pemerintah lainnya bisa lebih tepat sasaran, mengurangi tumpang tindih data, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Baca Juga: Admin Gerindra Peringatkan Waspada Penipuan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis MBG!
Ke depannya, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat digitalisasi sistem pemerintahan dan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.***
