Megawati Diminta Mundur, Guntur Tanggapi sebagai Pernyataan Kurang Ajar, Dikaitkan Lagi dengan Jokowi dan Pecatan PDI Perjuangan

POJOKSATU.id — Mantan kader PDIP Effendi Simbolon secara tegas menyarankan agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya.

Hal ini ia ungkapkan menyusul penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini langsung menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). Menurutnya, pandangan Effendi itu berpotensi mengonfirmasi ucapan Megawati sebelumnya.

Pada 12 Desember 2024, Megawati menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan PDIP. Pernyataan Effendi, menurut Guntur, semakin mempertegas dugaan tersebut.

Baca Juga: Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto Jadi Bukti Selangkah Lagi Bakal Ditahan

"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," ucapnya.

Guntur juga menilai pernyataan Effendi sebagai salah satu indikasi bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto adalah bagian dari permainan politik.

“Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen (Hasto Kristiyanto) merupakan 'orderan politik' sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur,” tegas Guntur.

Effendi Sebut Petaka Besar

Effendi sendiri turut menyoroti status tersangka yang kini disandang oleh Hasto. Ia menyebut situasi ini sebagai “petaka besar” bagi partai yang pernah lama ia ikuti.

"Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya," kata Effendi saat ditemui di acara Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Lebih lanjut, Effendi menyarankan agar PDIP segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan partai.

Ia menganggap pembaruan total, termasuk di posisi ketua umum, adalah langkah yang harus diambil.

Baca Juga: Kuasa Hukum PDIP Ungkap KPK Tak Dapat Apa-apa Saat Menggeledah Kendaraan Hasto Kristiyanto

"Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya-lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya," jelas Effendi.

Namun, Guntur menegaskan bahwa Effendi tidak berhak mengomentari urusan internal PDIP mengingat statusnya yang bukan lagi kader partai.

“Pernyataannya minta Ibu Megawati mundur adalah pernyataan kurang ajar,” ujarnya.

Guntur juga menghubungkan pernyataan Effendi dengan pertemuannya bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo pada 2 Januari 2025.

Meski Jokowi menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi biasa, Guntur menduga ada pembahasan soal PDIP hingga muncul gagasan agar Megawati mundur.

"Kami menduga pernyataan Effendi Simbolon merupakan hasil pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Solo," imbuhnya. ***