POJOKSATU.id, JAKARTA-- Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah memberikan analisa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa Presiden Prabowo.
Usai heboh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut memiliki video ‘bobrok’ pejabat di Indonesia, pilihan Prabowo Subianto hanya dua saja, memihak publik atau kartel politik.
“Pilihan Prabowo cuma dua, berpihak pada publik atau pada kartel politik seperti tuduhan Hasto (Kristiyanto),” kata Dedi Kurnia Syah, Selasa (31/12).
Menurut Dedi, Prabowo Subianto tidak akan terpengaruh dengan rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang akan membongkar skandal korupsi para pejabat tinggi di Indonesia.
Baca Juga: Pangkostrad Resmi Dijabat Letjen Mohammad Fadjar Adik Irjen Khrisna Murti, Pernah Ajudan Jokowi
Jika Hasto benar-benar menyebarkan video rekaman korupsi para pejabat ini, Prabowo hanya mendapatkan tekanan dari berbagai pihak.
Namun di sisi lain, jika video ini benar, maka akan bisa menyelamatkan negara dari kriminal, meskipun itu dari keluarga penguasa terdahulu sekalipun.
“Rasanya tidak akan berdampak signifikan. Prabowo hanya akan hadapi tekanan, tetapi jelas akan selamatkan negara dari kriminal, meskipun itu dari keluarga penguasa terdahulu sekalipun,” katanya dilansir RMOL.
Menurutnya, Prabowo akan menghadapi dua pilihan yang sangat sulit antara kartel politik atau rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Diketahui, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, eks kader PDIP. Kasusnya dugaan suap dan menghalangi penyelidikan.
Baca Juga: Ada Car Free Night di Puncak, Polisi Imbau Warga Datang Lebih Awal Jika Tak Ingin Terjebak
Berita sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, meminta KPK melanjutkan penanganan kasus besar daripada menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merilis video dugaan skandal korupsi pejabat negara.
Pernyataan itu merespons KPK yang meminta Hasto melaporkan kepada pihak berwajib terkait bukti yang dia miliki.
"Lanjutkan saja kasus-kasus besar yang lama mandek di KPK," kata Guntur, Senin (30/12/2024).
"Yang pernah disampaikan almarhum Faisal Basri yakni dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang merugikan negara ratusan triliun, ada 2 nama Bobby dan Airlangga," kata Guntur lagi.
Tak hanya itu, dia juga meminta KPK menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang pernah disampaikan Ubedilah Badrun.
"Laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi anak-anak Jokowi, itu lanjutkan," tegasnya.***
