POJOKSATU.id, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat, Mamat Rachmat, M.Si., memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan keluhan warga dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Pasirluyu, belum lama ini.

Acara ini dihadiri 100 koordinator Nasdem dari wilayah Bandung-Cimahi, termasuk perwakilan warga dari berbagai daerah pemilihan (dapil).

Ketua RW 05 Pasirluyu menyampaikan apresiasi kepada Mamat Rachmat atas dukungannya yang konsisten terhadap masyarakat.

Ia juga mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Nasdem semakin kuat, terlihat dari hasil Pilkada Wali Kota Bandung di RW 05 yang menunjukkan kemenangan bagi Nasdem.

Dalam sesi tanya jawab, Nining Karyani, Ketua PKH RW 05, mengeluhkan banyaknya warga yang kehilangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) karena anak mereka mulai bekerja.

Menanggapi hal tersebut, Mamat menjelaskan bahwa penghentian PKH sudah sesuai dengan aturan.

"Bantuan PKH dihentikan jika terdapat anggota keluarga yang sudah bekerja karena dianggap ada yang bertanggung jawab. Hal ini terdeteksi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penerima bantuan yang terdeteksi bekerja, baik secara lepas maupun permanen, akan tetap tercatat oleh dinas ketenagakerjaan dan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan.

Pertanyaan lain diajukan oleh Tati, warga Margacinta, yang menyoroti ketenagakerjaan, khususnya terkait karyawan kontrak yang seringkali tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Ia juga mengeluhkan penghentian bantuan BNPT yang semula diterima.

Menanggapi hal tersebut, Mamat menjelaskan bahwa kontrak kerja diatur dalam undang-undang, termasuk aturan Omnibus Law yang memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

"Pekerja kontrak tetap berhak mendapatkan THR. Jika ada pelanggaran seperti tidak diberikannya THR atau pesangon saat pemutusan kerja, pekerja dapat menuntut pemberi kerja melalui jalur hukum," katanya.

Terkait bantuan BNPT, Mamat menegaskan bahwa penghentian bantuan biasanya berkaitan dengan perubahan status ekonomi atau data penerima yang tidak lagi memenuhi syarat.

Pertanyaan tentang akses pendidikan juga muncul dari Ai Suryati, warga Dapil 4, yang meminta penjelasan mengenai cara mendapatkan ijazah persamaan.

Hal serupa juga diutarakan oleh Arman, warga Babakan Tarogong, yang mengeluhkan sulitnya mengurus ijazah persamaan meskipun sudah mengajukan berulang kali.

Mamat menjelaskan bahwa permasalahan ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan tim advokasi dan pemerintah terkait.

Ia juga menyoroti program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) di Kota Bandung yang bertujuan membantu siswa kurang mampu, terutama mereka yang tidak diterima di sekolah negeri.

"RMP adalah salah satu solusi untuk memastikan anak-anak tetap bisa sekolah. Pemerintah Kota Bandung bahkan sudah mengalokasikan Rp408 miliar untuk program ini. Namun, kendala administrasi seringkali menjadi hambatan. Kita akan terus mendorong agar prosesnya lebih sederhana," ujar Mamat.

Arman juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mamat Rachmat terhadap pembangunan di daerahnya, termasuk bantuan untuk masjid dan anak yatim.

Mamat menegaskan bahwa komitmennya untuk membantu masyarakat tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan.

"Komunikasi yang baik antara warga dan pemerintah adalah dasar untuk memastikan semua program berjalan lancar. Kita akan terus menyerap aspirasi dan mencari solusi terbaik untuk masyarakat," tutupnya.

Pertemuan ini menjadi bukti komitmen Mamat Rachmat untuk tetap dekat dengan masyarakat dan koordinator Nasdem yang mendukungnya.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus berlanjut hingga lima tahun ke depan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.***