POJOKSATU.id, Kota Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan penting dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaian ini, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran dan pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran anggaran.
Buky juga meminta Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar lebih kreatif dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Optimalisasi pemanfaatan lahan, peningkatan anggaran untuk sektor ekonomi, dan insentif bagi wajib pajak yang patuh harus menjadi fokus agar PAD terus meningkat," ujar Buky di Bandung, Senin (11/11/2024).
Catatan lain DPRD mencakup evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memastikan target dan peraturan dipenuhi dalam pelaksanaan APBD 2025.
Buky juga mengingatkan bahwa sinkronisasi APBD dengan visi dan misi gubernur terpilih dalam masa transisi kepemimpinan sangat penting, agar program pembangunan tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang baru.
DPRD Jawa Barat juga mengapresiasi langkah Pemdaprov yang mengalokasikan Rp1 triliun untuk program makan siang gratis sesuai instruksi pemerintah pusat, serta komitmen pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan alokasi 40,33% untuk pendidikan dan 11,42% untuk kesehatan dari total APBD.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Mohammad Romli, menyampaikan beberapa rekomendasi tambahan, termasuk agar kegiatan yang belum terakomodasi dalam APBD 2025 dapat diprioritaskan dalam Perubahan APBD.
Ia juga meminta agar Pemdaprov Jabar memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong dukungan anggaran, terutama dalam mengakselerasi program kedaulatan pangan di wilayah Jawa Barat.***
