POJOKSATU.id, Kota Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mendorong penerapan teknologi blockchain dalam tata kelola pemerintahan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Teknologi ini diharapkan mampu memperkuat keamanan data serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.
"Ini adalah inisiatif kami agar pemerintah di kabupaten dan kota di Jabar lebih terbuka dan lebih efektif dalam pelayanan publik, perizinan, serta berbagai aspek lainnya," ujar Bey Machmudin usai membuka acara Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Rabu (6/11/2024).
Acara tersebut digelar atas inisiatif Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar bekerja sama dengan Indonesia Blockchain Society.
Tidak hanya dihadiri oleh 27 perwakilan pemerintah daerah di Jawa Barat, forum ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, BUMN, BUMD, akademisi, dan pelaku industri.
Tujuannya adalah menggali potensi blockchain sebagai solusi untuk memperkuat keamanan data, transparansi, dan efisiensi dalam pemerintahan.
Bey menuturkan, blockchain memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai sektor layanan publik, seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, sistem perizinan, dan transparansi anggaran.
“Blockchain sangat aman dan cocok diterapkan pada berbagai layanan, mulai dari data pensiun hingga anggaran. Ini sangat relevan di era digital yang menuntut transparansi,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital, di mana Jawa Barat ingin mempertahankan posisi terdepan dalam inovasi teknologi.
Bey menekankan bahwa Jabar tidak boleh ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi ini, yang semakin dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi.
“Blockchain sudah lama dikenal di sektor swasta, tapi penggunaannya dalam pemerintahan masih baru. Melalui forum ini, kami berharap kepala daerah dan pejabat eselon II dapat memahami logika teknologi ini, agar siap mengimplementasikannya,” tambah Bey.
Dengan pengenalan blockchain pada tata kelola pemerintahan, Jawa Barat diharapkan semakin mampu menghadapi tantangan masa depan, dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***
