POJOKSATU.id, JAKARTA - Pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan, Connie Rahakundini Bakrie membuat surat terbuka yang ditujukan kepada mantan Presiden RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnopoetri.

Surat terbuka Connie kapda Megawati dibagikan melalui akun instagramnya, @connierahakundinibakrie pada Senin, 9 April 2024.

Dalam surat terbuka itu, Connie menyampaikan terima kasih atas tulisan Megawati berjudul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" yang dimuat di Kompas.

Baca Juga: KPU Karawang Pecat Empat Oknum PPK

"Terima kasih untuk tulisan Ibu yang sangat mencerahkan kami, anak bangsa, yang bersumber dari inspirasi Patung Dewi Keadilan di ruang rapat Ibu," kata Connie dalam surat terbukt.

Berikut surat terbuka Connie ke Megawati Soekarnopoetri:

Surat Terbuka Kepada Yth :
Ibu Presiden Megawati Soekarnopoetri

Baca Juga: Tujuh Korban Kecelakaan Bus Tol Cikampek dalam Kondisi Hancur, Kakorlantas Polri Beberkan Kronologi Tabrakan

Terima kasih untuk tulisan Ibu yang sangat mencerahkan kami, anak bangsa, yang bersumber dari inspirasi Patung Dewi Keadilan di ruang rapat Ibu. Maka, ijinkan saya memberi masukan terkait MK, Polri dan Keadilan

Principia Ethica adalah Ethics over the politics, ethical politics over the law and ethical law enforcers over the people. Create Social Justice.

Polisi alat kekuasaan kah?

Baca Juga: Doa Hari ke 29 Bulan Ramadhan, Memohon Penjagaan Allah SWT Agar Menjauhkan Diri dari Benih Fitnah

Polisi kuat karena pemberdayaan Civil Society. Namun terlalu kuat sehingga berpotensi menjadi alat penguasa. POLRI yang terlepas dari ABRI adalah anak kandung Reformasi, TNI (setidaknya anggaran) TNI berada dibawah Kementerian Pertahanan, sementara POLRI langsung dibawah Presiden

Akibatnya POLRI berpotensi bukan tunduk pada hukum namun tunduk pada komando. Ini menguatkan argumentasi lama saya dan banyak kalangan pada pentingnya POLRI kembali tunduk pada hukum bukan Komando dan ini hanya bisa terjadi ketika berada dibawah kendali Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana pernah diskusikan dengan Mendagri Jendral Tito Karnavian, untuk menjauhkan Kapolri dari posisi setara menteri yang merupakan pejabat politik.

Seharusnya POLRI belajar pada sejarah Reformasi dan ABRI, dimana ketika ABRI menjadi alat kekuasaan pada akhirnya akan jatuh oleh gerakan Reformasi Civil Society dan berkalang malu bertahun lamanya hingga kemudian Panglima Laksamana Widodo AS dengan lantang dan berani melakukan reposisi dan redefinisi bagi TNI.

Maka jelaslah, Benteng akhir keadilan adalah MK namun pintu gerbang keadilan adalah melalui POLRI

Saatnya Pak Kapolri memilih apakah menjadi POLRI yang dari rakyat untuk rakyat atau POLRI yang dari rakyat untuk penguasa?

Salam renungan dibawah pendar kemilau Aurora,

St Petersburg, 8 April 2024
Dr Connie Rahakundini Bakrie