POJOKSATU.id Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan yang disampaikan JATAM ke KPK itu yakni soal dugaan korupsi izin usaha tambang oleh Bahlil Lahadalia.
JATAM melaporkan Menteri Bahlil Lahadalia ke KPK soal keputusan pencabutan izin usaha tambang yang diduga merugikan ekonomi negara.
Baca Juga: Puluhan Tahun Tak Direnovasi, Kondisi Sekolah di SMP Negeri 1 Jampangtengah Nyaris Ambruk
Koordinator JATAM Melky Nahar memaparkan, dilaporkannya Bahlil Lahadalia ke KPK merupakan upaya untuk mengungkap keadilan dan kebenaran.
"KPK adalah instrumen pemeriksa untuk menemukan pihak yang secara umum biasanya hampir tidak pernah diperiksa secara serius," kata Melky.
Sementara, Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa setiap laporan yang masuk sebagai bagian dari peran masyarakat.
Baca Juga: Polres Labusel Sergap Pemuda Pengedar Sabu di Kampung Rakyat
Sehingga, laporan yang diajukan JATAM akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pengaduan yang berlaku.
Ali Fikri mengaku, komunikasi intensif antara KPK dan JATAM dalam laporan dugaan korupsi ini sangat penting.
Pasalnya, KPK membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya 30 hari kerja untuk memproses laporan tersebut.
"Ada komunikasi dan koordinasi terus-menerus untuk melengkapi data, yang awalnya sudah diserahkan. Makanya, kalau ada laporan ke KPK, harus disertai dengan data awal," kata Ali Fikri, di Gedung KPK, Selasa 19 Maret 2024.
"Namun, hal ini tidak berarti bahwa KPK diam setelah menerima laporan. Sebaliknya, KPK akan melakukan proses evaluasi terhadap data dan informasi yang ada," lanjut dia.
Begitupun jika bukti yang dilayangkan tersebut tidak mencukupi, maka pihak pelapor akan diberitahu secara transparan oleh KPK.
"Ini merupakan bagian dari proses yang jujur dan terbuka yang dijalankan oleh lembaga tersebut," tutup dia.
