POJOKSATU.id, JAKARTA—Anggaran Perlinsos atau Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2023 sebesar Rp476 triliun. Di tahun Pemilu 2024 ini Bansos naik Rp20,5 triliun sehingga menjadi Rp 496,5 triliun.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan sumber uang atau duit Bansos berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya.
Tahun 2024 merupakan tahun Pemilu. Bangsa Indonesia akan menggelar Pilpres dan Pileg pada 14 Februari nanti.
Sementara pada 27 November 2024 nanti akan digelar Pilkada Serentak di beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
Baca Juga: PWNU Jabar: Ponpes Al-Muhajirin Harus Mampu Berkontribusi Membangun Peradaban Dunia
Sri Mulyani berulangkali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dari APBN harus dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satunya penggunaan uang negara untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Dikatakannya, para pembayar pajak bisa ikut mengawasi penggunaan keuangan negara.
Sementara bagi masyarakat yang menerima manfaat seperti bansos, bisa memahami kalau bantuan yang mereka terima didanai APBN.
"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," kata Sri Mulyani, Sabtu (3/2/2024).
"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata dia lagi.
Baca Juga: Ponpes Al-Muhajirin Sumbang 100 Juta Rupiah untuk Palestina dan Bencana di Indonesia
Sri Mulyani mengatakan bansos adalah salah satu dari sekian banyak instrumen keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat dengan ekonomi lemah.
Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
"Itu semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," beber dia.
Dengan penggunaan dan pengelolaan APBN yang transparan, maka masyarakat yang jadi pembayar pajak bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara.
"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran bansos merupakan salah satu bentuk upaya melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Baca Juga: Menikmati Keindahan Imlek di Lima Negara Destinasi Wisata Pilihan
Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp496,5 triliun pada 2024.***
