POJOKSATU.ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap momen dirinya saat ditodong Ketua Komisi Pemilihan (KPU RI) Hasyim Asy'ari terkait pencairan tunjangan kinerja (Tukin) pegawai KPU.
Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan sempat ditanya Hasyim Asyari saat baru tiba di lokasi acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia, di Hall Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023)
Dimomen itu dirinya ditodong oleh Hasyim Asy'ari terkait tukin pegawainya.
Baca Juga: Malam Tahun Baru Flyover Mochtar Kusumaatmadja Bandung Ditutup Pukul 23.00 WIB
"Tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Ketua KPU (Hasyim Asyari), 'Pak, tukinnya gimana?'," ujar Presiden Jokowi.
Ia pun menjelaskan, hingga saat ini belum menerima surat pencairan tukin untuk jajaran KPU se-Indonesia.
"Saya belum tanda tangan," sambungnya menjelaskan.
Baca Juga: Cek Di Sini! 10 Kampus Swasta Terbaik di Kota Medan Menurut UniRank 2023
Presiden ketujuh RI ini pun langsung mengecek kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Setelah dicek, ternyata surat Tukin KPU masih berada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Presiden belum bisa memastikan kapan surat tersebut sampai ke mejanya untuk ditandatangani. Namun, dia mengupayakan agar bisa segera direalisasi dalam waktu dekat.
Baca Juga: Kader Nu, Kang Amor Memberikan Dukungan untuk Teh Ifa
"Saya berusaha agar di bulan Januari (2024) bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan-tahapan Pemilu," ucap Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan Hasyim Asy'ari agar secara benar-benar menjalankan proses Pemilu 2024 sesuai aturan yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu meminta KPU RI berhati-hati dalam bekerja agar tidak dicurigai dan dianggap tidak netral.
Baca Juga: Sepanjang Tahun 2023: KLHK Bagi 64 Juta Hektar Tanah Hutan Sosial untuk Dikelola oleh Masyarakat
"KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja bisa dicurigai, iya kan? Apalagi mencoba melenceng dari aturan," ujar Jokowi.
Presiden ketujuh RI yang menjabat dua periode itu menegaskan, kerja penyelenggaraan Pemilu harus diperhatikan secara saksama, termasuk hal-hal yang paling kecil.
Sebab menurutnya, sedikit kesalahan bisa memicu perspektif negatif terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Itu yang akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga DPD RI.
"Ini yang sekali lagi harus kita jaga sama-sama, ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi Pemilu kita," ucapnya.
Selain itu, Jokowi juga mengimbau KPU untuk memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan haknya.
Yakni berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT) KPU sebanyak 204.807.222 pemilih.
"Secara baik, secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi. Layani semuanya mereka ini," tutup Jokowi. ***
.webp)
