POJOKSATU.id, JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kemenag dan Garuda Indonesia menyepakati usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta per jemaah.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan terkati usulan Kemenag, yakni BPIH 2024 naik menjadi Rp 105 juta. Angka Rp 93,4 juta ini bukan besaran biaya yang harus dibayar jemaah.
Hasil pembahasan Panja tersebut bukan keputusan final terkait biaya yang harus dibayarkan jemaah. Hasil pembahasan Panja juga masih akan dibawa ke rapat Komisi VIII DPR, Senin (27/11).
Komisi VIII DPR bersama Kemenag akan membahas lebih lanjut proporsi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar jemaah dan nilai manfaat yang ditanggung oleh pemerintah.
Baca Juga: Mantan Kepala BIN Prediksi Prabowo-Gibran Menang, Ini Tanggapan Kubu Ganjar-Mahfud
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid dalam rapat kerja bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag hingga Dirut Garuda Indonesia menyebut, usulan BPIH Rp 93,4 juta jangan sampai mengurangi fasilitas dan pelayanan kepada jemaah.
"Saya sebagai Ketua Panja menyampaikan Pak Dirjen, kami apresiasi sekali terhadap kinerja bapak-bapak dan juga teman-teman semua tim Panja,” jelas Abdul dalam kesimpulan rapat di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023) malam.
“Namun, yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan pengajuan dari pemerintah Rp 105 juta menjadi Rp 93.410.000," katanya.
Pihaknya berharap angka tersebut tak membuat fasilitas terhadap jemaah haji dikurangi. Dia mengingatkan soal jemaah lansia di periode sebelumnya yang masih mendapat kendala.
"Tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia. Ini catatan-catatan karena terus terang 2023 kemarin itu, terus terang tidak ramah lansia. Ini kami mohon kurang lah, sangat menjadi satu catatan dari kami," ujar Abdul.
Dia menyoroti pemondokan selama pelaksanaan haji. Komisi VIII DPR RI meminta kualitas yang diberikan tak jauh dari penyelenggaraan haji di 2023.
"Yang selanjutnya kaitannya dengan pemondokan saya mohon untuk kualitasnya, saya mohon juga tidak jauh dari yang kemarin. Saya lihat angka-angka yang diberikan, harga yang disampakan pada kami, saya kira kalau kami hitung rata-rata masih sesuai dengan yang kita putuskan," ucapnya.
Dia menyoroti soal katering yang diperoleh jemaah haji. Dia mengingatkan soal syarikah atau perusahaan yang memiliki izin operasional di lapangan supaya memaksimalkan pekerjaan.
Abdul Wachid juga meminta pemerintah memastikan tak ada kejadian serupa di Mina seperti 2023.
Baca Juga: Inilah Kontestan Babak Perempat Final Piala Dunia U17 2023, Uzbekistan Selamatkan Muka Asia
Dia menyinggung soal kamar kecil tak memadai, pelayanan kesehatan hingga air limbah ke tempat kemah para jemaah.Termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan.
"Saya lihat kemarin secara langsung pada waktu itu banyak kamar kecil yang tidak bisa dipakai atau hanya separuh yang bisa terpakai,” jelasnya.
“Saya kasihan antrean ibu-ibu yang panjang tahu-tahu nggak ada air. Bahkan, adanya banjir air limbah yang mengotori di kemah para jemaah," katanya lagi.***
