POJOKSATU.id, JAKARTA— Di hadapan Relawan Seknas Jokowi, Presiden Jokowi klaim tahu dalamnya partai politik atau seluk beluk isi partai politik.
Presiden Jokowi juga mengklaim partai politik mau menuju kemana, dia juga tahu.
Presiden Jokowi di hadapan Relawan Seknas Jokowi mengungkap dirinya tahu semua hal berkaitan partai politik dari laporan intelijen (intel).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Partai-partai seperti apa, saya tahu, ingin mereka menuju ke mana, saya juga ngerti," ungkap Jokowi saat membuka acara Rakernas Relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023).
Baca Juga: Anies Baswedan Pamer Toleransi dengan Warga Tionghoa : Bila Jakarta Tegang Indonesia Tegang
Jokowi juga mengaku telah memegang data parpol hingga arah haluan partai politik yang bersumber dari informasi intelijen dan lembaga intelijen kepadanya.
"Informasi yang dia terima secara komplet ini berasal dari BIN, intelijen di Polri, intelijen TNI seperti BAIS, dan informasi-informasi di luar itu. Baik berupa angka data dan survei, semuanya dimiliki Jokowi.
Jokowi menambahkan, dirinya mendapatkan data yang berkaitan partai politik sangat lengkap.
"Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya,"kata Jokowi di hadapan relawan.
Baca Juga: Anak Muda Bandung Sambut Positif Turnamen Mini Soccer yang Digelar Ganjar Padjajaran
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai wajar jika Presiden Joko Widodo mendapatkan laporan intelijen terkait aktivitas partai politik.
Anak Agung Laksono ini menjelaskan, para kepala negara di dunia barat pun banyak yang mengetahui aktivitas parpol di dalam maupun luar negeri.
"Kalau kita lihat kan kepala negara barat saja banyak mengetahui pergerakan-pergerakan partai politik negara asing, apalagi kepala negara sendiri, jadi itu bukan hal yang aneh," kata Dave kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (16/9/2023).
Dave menuturkan, kepala negara perlu mengetahui pergerakan semua elemen di dalam negara untuk pertimbangannya dalam menentukan sebuah kebijakan.
Baca Juga: Singgung Wasit Harus Netral, Nasdem Mengaku Gerah dengan Pernyataan Guyon Menag Yaqut
Pertimbangan itu adalah bagian dari tugas Presiden dan juga memang kewajiban dari lembaga intelijen untuk melaporkan hal tersebut.
Pihaknya pun tidak khawatir data intelijen yang didapat presiden disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis semata.
Dia mengatakan pernyataan Jokowi yang mengaku telah mengantongi data intelijen terkait aktivitas parpol bukanlah bentuk intervensi terhadap kontestasi jelang Pilpres 2024.
Menurut Dave, pernyataan Jokowi ini bukanlah cawe-cawe, karena Jokowi hanya menerima laporan intelijen.
“Bahwa cawe-cawe itu berarti mengintervensi kebijakan, jadi jangan di-blur line-nya," kata politisi Partai Golkar ini.***
