POJOKSATU.id, JAKARTA-- Partai Masyumi menanggapi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal memeriksa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dugaan korupsi.
Pemeriksaan Cak Imin terkait dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012 atau saat Cak Imin jadi menteri.
Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani mengingatkan KPK untuk netral dalam melakukan pemeriksaan terhadap Cak Imin tidak terlibat dalam politik praktis.
"Kami berharap pimpinan KPK saat ini, orang-orang komisioner sampai deputi ke bawah setop bermain politik," kata Yani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Menurut dia, lembaga antirusuah itu harus berada di jalur yang benar sebagai lembaga penegak hukum. Artinya KPK harus terlepas dari intrik politik.
"Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum," tuturnya.
Dia juga meminta lembaga di bawah kepemimpinan Firli Bahuri itu untuk berhenti main politik.
"Saya kasihan nanti, saya kasian dengan KPK. Kalau dia terus memaksaka, kalau terjadi apa-apa supaya jangan salahkan saya dan masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Demokrat Tegaskan Sudah Selesai dengan Anies Baswedan, Berharap Mega Bisa Terima SBY
Sebelumnya, KPK berencana bakal memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pemanggilan tersebut terkait dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.
Plt Deputi Penindakan dan Ekskusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, semua pejabat yang menjabat dalam periode tersebut bakal dipanggil.
Termasuk Cak Imin yang diketahui menjabat sebagai Menteri Ketenegakerjaan periode 2009-2014.
Baca Juga: Rekap Hasil Wakil Indonesia Hari Pertama China Open 2023: Fajri Gugur, 3 XD Gacor
"Semua pejabat waktu itu dimungkinkan kita minta keterangan," kata Asep kepada wartawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2013).
Anak buah Firli Bahuri itu mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait dugaan kasus korupsi di Kemnakertrans pada tahun 2012 lalu.
"Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B. Lalu, si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal," ujarnya.
"Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan," tuturnya.
Kendati begitu, Asep belum bisa bicara lebih jauh kapan pemeriksaan Cak Imin dilakukan.
Baca Juga: Tangis Haru Ganjar Pranowo Pecah Usai Pamitan Kepada Ribuan Rakyat Jawa Tengah
Saat ini, kata dia, tim KPK sedang melakukan upaya paksa dengan menggeledah lokasi-lokasi yang diduga masih bertalian dengan terjadinya rasuah tersebut.
“Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait (kasus) itu,” imbuhnya.
Asep menyebut bahwa lembaganya saat ini tengah mengumpulkan bukti dugaan kasus korupsi di tahun 2012 lalu.
"Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu," ucapnya.***
