POJOKSATU.ID-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pengelolaan demokrasi di Indonesia selalu menyisakan sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah, baik itu dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

Persoalan tersebut dipicu beberapa hal, salah satunya regresi demokrasi. Di mana banyak pengamat menilai demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas.

Demikian disampaikan Bambang saat menjadi pembicara yang diselenggarakan di Gedung DPP LDII, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.

Baca Juga: 20 Soal Pilihan Ganda Beserta Kunci Jawaban Mapel PPKN Materi Norma dan Keadilan Kelas 7 SMP, Belajar Jadi Mud

"Persoalan pertama, adalah regresi demokrasi. Banyak pengamat menilai, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Terutama pada indeks budaya politik, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat," kata Bambang.

Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu juga menyampaikan persoalan lain jelang Pemilu 2024 mendatang, yaitu persoalan politik identitas, polarisasi politik, dan persoalan politik uang.

Hal inilah yang menjadi persoalan menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi di tanah air.

Baca Juga: Tuan Guru Ganjar Ajarkan Warga Tapanuli Selatan Cara Bersuci dari Hadas

"Terdapat beberapa temuan, seperti kontroversi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Di mana, terjadi kebocoran nama-nama anggota terpilih, sehari sebelum fit and proper test. Kemudian, dugaan tindak kecurangan verifikasi faktual partai politik. Serta, lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu,” jelasnya.

Karena itu, kata Bamsoet, untuk mengatasi persoalan tersebut perlunya agenda revitalisasi demokrasi yang bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan demokrasi pada rakyat dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

"Mengembalikan cara pandang dan perlakuan, bahwa demokrasi, kedaulatannya di tangan rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga: Crivisaya Ganjar Gelar Kegiatan Main Voli Bareng Warga: Bangun Semangat Olahraga-Hidup Sehat

"Di mana, semua urusan publik senantiasa dalam pengawasan rakyat, sang pemilik kedaulatan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso menilai, revitalisasi demokrasi bertujuan untuk mencegah agar jangan rusak oleh agenda lima tahunan pemilu.

Apalagi momen pemilu yang merupakan pesta demorkasi selalu terjadi ketegangan. Terlebih, di dunia digial, yang menjadikan masyarakat bingung.

Baca Juga: Menguji Pemahaman Latihan 20 Soal Pilihan Ganda Kelas 11 Beserta Pembahasan Mata Pelajaran PPKn TA 2023/2024

Untuk itu, ia mengajak warga LDII harus menjadi motor penggerak tegak dan bersatunya rakyat Indonesia.

"Maka LDII memiliki tagline netral aktif. Netral tidak berpihak pada golongan tertentu. Aktif mendorong warganya untuk melaksanakan pemilu, tidak golput,” tutupnya ***