Oleh: Sugeng Budiharsono dan Rendi Nur Setiaji

POJOKSATU.id - Panggung ekonomi dan politik global baru saja dikejutkan oleh sebuah wacana berani dari Jakarta.

Rencana Indonesia untuk menerapkan cukai bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Malaka seolah menjadi alarm yang membangunkan raksasa-raksasa logistik dunia dari tidur panjangnya.

Lebih dari sekadar isu tarif, manuver diplomasi ini menyegarkan kembali ingatan dunia pada satu fakta absolut, yaitu Selat Malaka adalah urat nadi utama perekonomian global, dan siapa pun yang memegang kendalinya memiliki kunci ke brankas perdagangan dunia.

Wacana ini tidak muncul di ruang hampa.

Ia hadir di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global yang kian memanas, menempatkan Selat Malaka bukan sekadar jalur perairan, melainkan papan catur tempat negara-negara adidaya saling mengunci langkah.

Indonesia menguasai porsi wilayah terbesar di Selat Malaka dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura.

Namun, di era modern, yang menikmati Selat Malaka secara ekonomi adalah Singapura dan Malaysia.

Padahal, sejak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Selat Malaka telah dikuasai secara wilayah, politik, dan ekonomi.

Wacana ini, apabila dilaksanakan, akan mengembalikan Indonesia sebagai penguasa maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Dampak dari wacana cukai ini lebih mengguncang dunia dibandingkan dengan Selat Hormuz maupun Bab-el-Mandeb, karena Selat Malaka merupakan poros maritim dunia.

Selat Malaka adalah fondasi dari efisiensi rantai pasok dunia.

Setiap tahun, puluhan ribu kapal raksasa membawa triliunan dolar barang manufaktur, energi, dan komoditas pangan melewati jalur ini.

Jika cukai diterapkan, biaya logistik global akan terkerek naik.

Harga barang di rak-rak supermarket Eropa, biaya energi di pabrik-pabrik Jepang, hingga inflasi di Amerika Serikat akan ikut terdampak.

Hal ini memaksa dunia internasional untuk memutar otak dan mengevaluasi ulang arsitektur keamanan serta efisiensi rute pelayaran internasional yang selama ini terlalu bergantung pada satu jalur sempit.

Dilema Malaka dan Trauma Terusan Panama

Bagi Beijing, wacana cukai di Selat Malaka bukan sekadar riak ombak biasa, melainkan badai kategori lima.

Ketakutan China ini sangat berdasar dan didukung oleh data yang tak terbantahkan.

Merujuk pada kajian strategis tentang 'Malacca Dilemma', sebuah istilah kelemahan struktural yang pertama kali digaungkan oleh Presiden China Hu Jintao pada tahun 2003, ketergantungan Beijing terhadap selat ini berada pada titik kritis.

Bayangkan sebuah corong sempit yang di titik tersempitnya hanya selebar 2,8 kilometer.

Melalui celah sempit inilah sekitar 80 persen impor minyak mentah China dan dua pertiga dari total perdagangan maritimnya harus melintas setiap hari.

Kecemasan China semakin memuncak ketika mereka trauma dengan pengelolaan Terusan Panama.

Pada bulan Februari 2026, pemerintah Panama telah mengambil alih pengelolaan dua pelabuhan utama di Terusan Panama, yaitu Pelabuhan Balboa (Pasifik) dan Pelabuhan Cristobal (Atlantik), dari perusahaan CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong.

Pengambilalihan Terusan Panama oleh pemerintah Panama diduga di bawah tekanan Amerika Serikat.

Pengambilalihan atau intervensi politik dalam pengelolaan Terusan Panama telah memberikan pelajaran pahit kepada Beijing, yaitu bahwa sebuah jalur logistik sangat rentan terhadap manipulasi kekuatan asing atau blokade.

Dan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk Selat Malaka.

Apalagi Selat Malaka secara geografis dikepung oleh negara-negara dengan kepentingan beragam, dan diawasi ketat oleh armada militer saingannya di Indo-Pasifik.

Wacana cukai dari Indonesia menyadarkan China bahwa urat leher energi dan ekonomi mereka bisa "dicekik" kapan saja.

Kondisi ini mendorong China untuk merealisasikan kerja sama dengan Thailand dalam pembangunan Jembatan Darat Thailand (Land Bridge of Thailand).

Land Bridge of Thailand, dan Pergeseran Geopolitik ASEAN

Di serantau ASEAN, kepanikan global ini memicu pergeseran tektonik yang luar biasa.

Negara-negara Asia Tenggara mulai berpacu mencari alternatif, dan Thailand maju sebagai primadona baru.

Thailand sejak lama ingin meningkatkan posisi strategisnya di serantau ASEAN, bahkan jauh sebelum terbentuknya negara-negara modern di serantau ASEAN.

Raja Narai pada tahun 1677 telah mengusulkan pembangunan Terusan Thailand yang membelah Tanah Genting Kra.

Beberapa kali rencana tersebut diusulkan oleh beberapa raja sampai di era modern.

Namun, proyek tersebut tidak kunjung dilaksanakan karena alasan pembiayaan, potensi adanya separatisme di Thailand Selatan, serta dampak kerusakan lingkungan secara masif.

Menghadapi hambatan yang serius dalam pembangunan Terusan Thailand, sejak tahun 2014 Thailand tidak lagi meneruskan pembangunan terusan tersebut, melainkan menggantinya dengan Jembatan Darat Thailand.

Jembatan Darat ini menghubungkan Pelabuhan Ranong di Laut Andaman dan Pelabuhan Chumphon di Teluk Thailand sepanjang 90 km dengan jalan darat dan jalur kereta api.

Mega proyek senilai USD 31 miliar ini direncanakan akan selesai pada tahun 2040.

Rute ini menawarkan jalan pintas revolusioner yang memungkinkan kapal kargo mengurangi waktu perjalanan sebanyak 4 sampai 5 hari.

Rute ini juga tidak tergantung pada Selat Malaka yang sempit, sibuk, dan rentan terhadap ancaman keamanan serta blokade kekuatan asing.

China tentu sangat berkepentingan dengan jembatan darat ini dan menganggapnya sebagai bagian dari Belt and Road Initiative.

China kemungkinan akan menjadi investor utama mega proyek tersebut.

Jepang juga memiliki kepentingan yang besar dalam pembangunan ini, demikian juga dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan UEA.

Jembatan Darat Thailand ini apabila beroperasi akan menggeser pusat gravitasi logistik di serantau ASEAN, karena akan menjadi ancaman eksistensial bagi pelabuhan-pelabuhan raksasa di Malaysia dan Singapura seperti Port Klang, Tanjung Pelepas, bahkan Tuas Mega Project.

Selama beberapa dekade, perekonomian kedua negara tetangga inilah yang menikmati keuntungan sebagai "pintu tol" dan titik transit utama di Selat Malaka.

Kebangkitan rute Thailand diproyeksikan akan membuat supremasi logistik Singapura dan Malaysia perlahan tenggelam, kehilangan pangsa pasar triliunan dolar yang selama ini menjadi darah ekonomi mereka.

Apalagi pengaruh Amerika Serikat yang selama ini menyokong (back-up) mereka mulai memudar, seiring dengan adanya kekuatan-kekuatan baru dunia seperti China, Rusia, dan India.

Menghidupkan Sabang dan Membangun Koridor Ekonomi Pantai Utara dan Timur Aceh

Di tengah pusaran perubahan geopolitik ASEAN, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar melempar wacana cukai.

Data dan geografi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dan mengambil momentum dari pengembangan Jembatan Darat Thailand.

Pertama, reaktivasi Pelabuhan Sabang sebagai Mega-Hub Internasional.

Sabang adalah pelabuhan terakhir dari arah Samudera Hindia sebelum menuju Pelabuhan Ranong.

Secara alamiah, perairan Sabang memiliki kedalaman ekstrem mencapai 20 hingga 25 meter.

Ini adalah keunggulan absolut yang tak ternilai harganya.

Berbeda dengan pelabuhan di negara tetangga yang membutuhkan biaya pengerukan dasar laut triliunan rupiah setiap tahunnya, Sabang siap disandari kapal-kapal peti kemas raksasa kelas Panamax hingga Ultra Large Container Vessel (ULCV) kapan saja.

Dengan investasi fasilitas yang tepat, Sabang bisa merebut kembali takhtanya sebagai natural stopover bagi 25% perdagangan global yang datang dari Eropa dan Timur Tengah.

Kedua, Transformasi Pantai Utara dan Timur Aceh sebagai Koridor Ekonomi.

Sabang tidak bisa berdiri sendiri sebagai pelabuhan transit kosong.

Mengadaptasi strategi hinterland modern, pemerintah harus mengintegrasikan Pelabuhan Sabang dengan kawasan Pantai Utara dan Pantai Timur Aceh.

Kawasan pesisir yang membentang ini harus disulap menjadi koridor ekonomi raksasa yang menghubungkan beberapa Zona Ekonomi Khusus (ZEK), pusat manufaktur canggih, kilang minyak, dan industri pengolahan bernilai tambah tinggi.

Ketika kapal-kapal dunia berlabuh di Sabang, aliran barang dan bahan mentah dapat diproses langsung di koridor pesisir Aceh sebelum diekspor kembali.

Ini tidak hanya akan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, tetapi juga menciptakan sentra ekonomi raksasa yang tidak lagi Jawa-sentris.

Wacana cukai kapal di Selat Malaka adalah sebuah guncangan diplomasi yang brilian untuk mengingatkan dunia pada posisi tawar Indonesia.

Namun, jawaban sesungguhnya dari tantangan geopolitik ini bukanlah sekadar pajak, melainkan pembangunan kekuatan riil.

Saat Thailand bersiap menenggelamkan hegemoni Singapura dan Malaysia, Indonesia memiliki jalan tolnya sendiri menuju kejayaan.

Dengan mengawinkan keunggulan alamiah Pelabuhan Sabang dan industrialisasi pesisir Aceh, Indonesia tidak hanya akan memegang kendali atas urat nadi perdagangan dunia, tetapi juga menahbiskan dirinya sebagai kekuatan maritim utama di Abad ke-21.

*) Pendiri dan peneliti senior Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)

Mahasiswa S2 Prodi Ekonomi Kelautan Tropika (EKT) IPB University