Prospek Perekonomian Indonesia 2026 Cerah?

Oleh: Sugeng Budiharsono

POJOKSATU.id - Tahun 2026 diawali dengan penyerangan Amerika Serikat ke Venezuela, dan penangkapan Presiden Maduro.

Menjadikan dunia semakin tidak menentu. Hal ini akan, bukan hanya konflik regional di Laut Karibia, tapi merembet ke aras global.

Sehingga akan menyebabkan pergeseran geopolitik, yang akan berdampak pada geoekonomi.

Dampaknya, pertumbuhan perekonomian dunia yang melambat akan semakin tertekan.

Indonesia yang menganut paham non-blok akan semakin berhati-hati dalam meniti jalan di dunia yang multipolar.

Salah memilih jalan bisa berakhir seperti Venezuela.

Namun bagaimanapun perbedaan politik antar negara, maka sesuai Piagam PBB, sebuah negara tidak boleh menyerang negara yang berdaulat.

Namun Amerika Serikat sebagai ‘penguasa dunia’ tidak ada yang berani melawannya, tidak seperti kepada Rusia pada saat menyerang Ukraina.

Indonesia, sebagai sebuah sub-sistem perekonomian dunia, tentu akan terkena dampaknya.

Apalagi Indonesia bukanlah raksasa ekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian dunia.

Oleh karena itu, dalam situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia secara internal harus memperbaiki sistem perekonomiannya, agar lebih efisien dan kondusif bagi perkembangan perekonomian di masa mendatang.

Tahun 2026 bagi pemerintahan Presiden Prabowo sebagai titik balik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Jadi, tahun 2026 merupakan pertaruhan bagi Prabowo. Ini seperti monolog Hamlet karya William Shakespeare, ‘to be, or not to be’.

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 6%. Pertumbuhan ekonomi yang sangat optimistis.

Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok pada angka psikologis 5%.

Optimisme Purbaya tentu didasarkan pada perhitungan potensi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi sebesar itu.

Namun optimisme tersebut akan berubah, dengan adanya peristiwa yang terjadi di Venezuela maupun di Timur Tengah.

Prediksi yang lebih moderat dinyatakan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia memprediksi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 4,9–5,7% dengan nilai tengah 5,33%.

OECD dalam OECD Economic Outlook edisi 2 Desember 2025 memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 5%, sama dengan tahun 2025. Prediksi ini sama dengan prediksi Bank Dunia.

Hal ini sesuai dengan laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 dari Bank Dunia yang dirilis pada 16 Desember 2025 bertajuk “Digital Foundations for Growth”.

Kebijakan moneter dan fiskal Indonesia semakin akomodatif.

Upaya pemberian stimulus berhasil mendorong kredit swasta dan konsumsi, sekaligus menjaga disiplin fiskal dan inflasi yang moderat.

Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif stabil di 5%, sama dengan tahun 2025.

IMF berdasarkan World Economic Outlook edisi Oktober 2025, memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9%, sama dengan prediksi tahun 2025. Lebih rendah daripada BI maupun Bank Dunia.

Laju tersebut memang lebih rendah jika dibandingkan dengan Vietnam (5,6%), Filipina (5,7%), dan India (6,2%).

Namun lebih tinggi dari Malaysia (4%), Singapura (1,8%), dan Thailand (1,6%).

Prediksi dari berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil di angka 5%, karena sama dengan tahun 2025.

Namun tentu masih di bawah ekspektasi Purbaya yang sebesar 6%.

Purbaya menginginkan pertumbuhan sebesar itu, karena sebagai pijakan untuk pertumbuhan 8%.

Sebenarnya pertumbuhan 6% dapat dicapai apabila inefisiensi ekonomi dapat diturunkan.

Indonesia merupakan negara yang paling tidak efisien ekonominya di ASEAN.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) pada tahun sebesar 6,245. Bandingkan dengan Vietnam 4,6, Malaysia 4,5, dan Thailand 4,5.

Ketidakefisienan ekonomi alias ekonomi biaya tinggi ini terutama dikarenakan oleh tingginya korupsi.

Hal ini dapat dilihat dari Corruption Perception Index (CPI) yang masih rendah, yaitu 37 dari 100 dengan peringkat 99 dari 180 negara.

Selain korupsi, penyebab utama lainnya adalah adanya premanisme, pungutan liar, tata kelola yang kurang baik, sumber daya manusia yang kurang kompeten, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai dan merata, serta inovasi teknologi yang belum optimal.

Apabila laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ingin ditingkatkan menjadi 6%, maka faktor-faktor ketidakefisienan di atas harus diperbaiki dan menjadi prioritas utama agenda pemerintah pada tahun 2026 dan selanjutnya.

Caina Herang, Laukna Beunang

Prabowo sudah berkali-kali ingin menurunkan ICOR hingga mencapai nilai 4.

Demi mengejar cita-citanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Prabowo juga tahu betul penyebab utama ekonomi biaya tinggi adalah korupsi.

Pelaku korupsi pun sudah diketahui dengan pasti, yang melibatkan banyak pihak.

Dari mulai pengusaha, politisi, aparat, dan pejabat. Bisa saja merupakan teman lama atau teman baru dalam kabinetnya.

Tentu perlu dicari waktu dan metode yang tepat tanpa menimbulkan gejolak politik, pada saat Prabowo sedang melakukan konsolidasi politik.

Prabowo sepertinya akan melakukan siasat seperti peribahasa dalam bahasa Sunda, “caina herang, laukna beunang” (ikannya dapat tanpa membuat airnya keruh).

Pembenahan bukan hanya pada korupsi, namun pada kasus premanisme dan pungutan liar.

Kasus pada tahun 2025 yang sempat mencuat adalah adanya premanisme berbalut organisasi masyarakat, seperti mafia yang berbadan hukum, terhadap pabrik mobil listrik BYD dari China dan VinFast dari Vietnam.

Bila hal-hal seperti ini terus dibiarkan, tentu akan meresahkan para investor.

Dan ini harus segera dibenahi sampai ke akarnya, agar jangan menjadi mafia terorganisir yang memiliki jejaring antar daerah di Indonesia.

Tata kelola juga perlu dibenahi. Omnibus law dalam bentuk UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020, kemudian diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023) belum mampu memperbaiki tata kelola dengan baik.

Terbukti bahwa dari mulai proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian masih belum dapat berjalan dengan semestinya.

Dalam proses perizinan masih sering terjadi korupsi, juga penegakan hukum belum optimal.

Kompetensi sumber daya manusia, apalagi terkait dengan teknologi digital, masih kurang.

Ini tentu akan terkait dengan kurangnya pengembangan dan pemanfaatan inovasi, khususnya inovasi teknologi.

Dari instansi yang memiliki kewenangan dalam pendidikan dan pelatihan, khususnya bidang digital, perlu melakukan terobosan.

Misalnya melakukan pendidikan dan pelatihan secara gratis di bidang teknologi digital yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

Ketersediaan infrastruktur cerdas, yaitu gabungan infrastruktur konvensional dan infrastruktur digital, yang memadai dan merata merupakan suatu keniscayaan.

Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya keamanan, kenyamanan, dan jaminan untuk berusaha dalam jangka panjang.

Karena sistem pendidikan dan pelatihan biasanya memerlukan waktu yang lama dengan rentang daerah yang sangat luas.

Pembenahan faktor-faktor di atas perlu dilakukan secara radikal dan cepat, namun tanpa membuat situasi sosial politik menjadi keruh. Karena dapat menimbulkan kontraproduktif.

Namun kalau tidak dilakukan sekarang, akan kehilangan momentumnya. Dan laju pertumbuhan ekonomi 8% sulit untuk dicapai.

Berkaca dari Iran

Iran walau berada dalam tekanan sanksi internasional yang dimotori oleh negara-negara Barat, namun mampu untuk memproduksi berbagai alutsista darat, laut, udara, dan luar angkasa yang canggih, dan diproduksi secara mandiri.

Sebut saja misalnya rudal balistik dan hipersonik, pesawat nirawak (drone), pertahanan udara, tank, kapal, dan kapal selam.

Alutsista modern Iran ini telah mengubah peta geopolitik di Timur Tengah yang selama ini didominasi Israel, yang dibantu Amerika Serikat.

Sistem pertahanan dan keamanan yang kuat tidak ada artinya apabila tidak dibarengi dengan ketahanan sosial, politik, dan ekonomi.

Lemahnya ketahanan sosial, politik, dan ekonomi akan membuat destabilisasi secara internal, dan akan dengan mudah dilumpuhkan oleh lawan-lawan politik di dalam maupun di luar negeri.

Krisis ekonomi yang dimulai dengan merosotnya nilai tukar uang rial, inflasi yang tinggi, dan mogok para pedagang, telah memicu demo besar-besaran di Iran sejak akhir Desember 2025.

Demo semakin meluas di seluruh negeri akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah, kanal politik yang tidak lancar, ditambah dengan tekanan sanksi yang berdampak kepada kehidupan masyarakat.

Sehingga pemerintah melakukan shutdown pada 21 provinsi dari 31 provinsi.

Hal ini membuat negara Iran lumpuh. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan biaya sosial yang besar.

Pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan memerlukan waktu, sehingga akan menghambat pembangunan.

Pembangunan di Indonesia ke depan dapat mengambil pembelajaran dari Iran, bahwa memperkuat pertahanan dan keamanan, agar tidak dipandang remeh negara lain, adalah sebuah keniscayaan.

Bahkan apabila memungkinkan, Indonesia perlu memproduksi sendiri alutsista yang memiliki efek penggentar (deterrence effects).

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dan sumber daya yang sangat kaya dan beragam.

Kekayaan yang membuat negara-negara lain ngiler untuk menguasai Indonesia.

Namun harus diingat agar tidak terulang seperti di Iran, bahwa untuk pengadaan dan pembuatan alutsista yang canggih dan memiliki daya gentar yang besar memerlukan anggaran yang besar.

Dan itu hanya dapat dilakukan apabila perekonomian nasional tumbuh dengan nilai yang tinggi, bukan di angka 5% atau sekadar 6%.

Oleh karena itu, saatnya bagi Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan ekonomi biaya tinggi, dan tentu akan didukung oleh rakyat 100%.

Karena pertumbuhan perekonomian yang tinggi dapat menurunkan pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat pertumbuhan daerah.

*) Peneliti senior dan pendiri Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)