Lawatan Sarat Makna

Oleh: Sugeng Budiharsono

POJOKSATU.id - Presiden Prabowo melakukan lawatan singkat ke China pada tanggal 3 September 2025.

Lawatan tersebut dalam rangka menghadiri Parade Militer 80 Tahun Kemenangan Perang Rakyat China melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis.

Lawatan tersebut walau singkat, namun sarat dengan simbol-simbol makna.

Tulisan ini mengulas makna kunjungan Prabowo ke China, baik terkait hubungan bilateral dan multilateral, serta kondisi sosial politik dalam negeri.

Kemitraan Strategis Komprehensif

Presiden Prabowo memandang penting China sebagai mitra strategis geoekonomi bagi Indonesia. Oleh karena itu, undangan tersebut menjadi momen yang sangat penting untuk dihadiri.

Walaupun kondisi sosial politik Indonesia pada saat tanggal tersebut masih “menegangkan,” buntut demo rusuh tanggal 25 Agustus 2025.

Di sisi lain, China juga memerlukan kehadiran Indonesia dalam acara tersebut, karena Indonesia sebagai negara non-blok, dan negara demokratis terbesar ketiga di dunia.

Sehingga acara parade militer tersebut bukan hanya dihadiri oleh negara-negara “authoritarian,” tapi juga negara demokratis.

Barat menganggap China, Rusia, Korea Utara, Venezuela, Iran, dan beberapa negara lainnya dari 26 negara yang hadir, sebagai negara otoriter, karena mereka dianggap memusuhi Barat.

Jadi otoriter atau tidak sangat subjektif, tergantung dari bersahabat tidaknya dengan Barat.

Pada sisi Indonesia, hubungan Indonesia-China sangat penting sebagai kemitraan strategis komprehensif (strategic comprehensive partnership) dalam geoekonomi.

Selain pertemuan dengan Xi Jinping, Prabowo juga bertemu dengan pemimpin Rusia, Vladimir Putin. Rusia juga merupakan mitra strategis Indonesia.

Prabowo menjalin kemitraan strategis dengan China dan Rusia, seperti dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Hanya, China dan Rusia berbeda dengan Barat.

Walau sebagai mitra strategis, namun hubungan dengan Barat bersifat konfrontatif, eksploitatif, dan bahkan menjajah dalam bentuk baru (neo-kolonialisme/nekolim), yaitu penjajahan hijau (green colonialism) alias penjajahan atas nama pembangunan berkelanjutan.

Beberapa contohnya adalah pengurangan karbon (carbon reduction), dan akan diterapkannya EUDR (European Union Deforestation-free Regulation) pada akhir tahun 2025 terhadap produk pertanian dalam arti luas.

Padahal Indonesia telah dijajah oleh Barat selama 350 tahun. Juga selama ini Indonesia merupakan “good boy”-nya mereka, namun kebaikan tersebut dibalas air tuba, misalnya dengan dikenakannya tarif maupun non-tarif.

Selain itu, Barat tidak memberikan dukungan yang serius bagi kemajuan Indonesia untuk menjadi negara maju, serta sering memberikan standar ganda, khususnya tentang HAM.

Aliansi strategis dengan China dan Rusia, baik secara bilateral maupun multilateral dalam BRICS, lebih menjanjikan daripada dengan Barat.

Aliansi strategis ini diharapkan dapat meningkatkan posisi geoekonomi Indonesia.

China diharapkan dapat membantu dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Rusia diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kemandirian dalam teknologi militer.

Sehingga kehadiran Prabowo pada acara tersebut merupakan suatu keniscayaan.

Kehadiran Prabowo di parade juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Prabowo masih dapat mengendalikan stabilitas keamanan, dan dapat memulihkan kondisi sosial politik dari turbulensi dengan cepat dan berhasil dengan baik.

Hal ini penting agar tetap mendapatkan kepercayaan global, khususnya para investor, sehingga tidak akan mengganggu stabilitas perekonomian.

Perlakuan Presiden Xi terhadap kehadiran Prabowo dalam acara tersebut menunjukkan bahwa China mendukung Prabowo tetap berkuasa di Indonesia sesuai konstitusi.

Saking pentingnya kehadiran Indonesia, Prabowo disambut dengan kehangatan, dan pada saat parade, Prabowo disejajarkan dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un.

Hal lain yang lebih dramatis adalah pada saat pertemuan dengan Presiden Putin.

Putin dan Prabowo terlihat sangat akrab dengan melakukan pelukan, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh Putin pada saat bertemu dengan kepala negara/pemerintahan lain.

Pertemuan dengan kedua negara tersebut merupakan simbol bahwa Xi dan Putin, pemimpin negara terkuat di dunia, sangat mendukung Prabowo.

Sebenarnya Prabowo dalam menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan negara manapun di dunia hanya menginginkan tiga hal.

Ketiga hal tersebut adalah terjalinnya kolaborasi (collaboration), kerja sama (cooperation) dalam berbagai bidang secara luas, dan terwujudnya hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence).

Hal tersebut di atas sering dikemukakan Prabowo dalam berbagai fora internasional.

Selebrasi Kemenangan

Prabowo bukan sekadar menghadiri parade kemenangan China atas Jepang dan anti-fasis, tetapi juga merupakan selebrasi kemenangan Prabowo atas gagalnya “kudeta” berbalut demo rusuh.

Kemenangan tersebut ditunjukkan dengan kepergiannya ke acara tersebut.

Selain itu, hal itu juga menunjukkan bahwa Prabowo, mantan jenderal komando pasukan khusus, mampu menangani kudeta tersebut dengan cepat dan relatif tanpa korban tewas yang banyak.

Walaupun satu korban kematian tetaplah sebuah tragedi kemanusiaan.

“Kudeta gagal” yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya dianggap oleh beberapa pengamat—yang mungkin saja buzzer dari lawan politik Prabowo—sebagai drama politik.

Bahwa kudeta gagal tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah yang berkuasa sendiri, agar dapat menerapkan darurat militer, sehingga penguasa leluasa untuk berkuasa secara otoriter.

Tuduhan tersebut mirip tuduhan Barat ketika Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, dikudeta pada 15–16 Juli 2016.

Barat menuduh Erdogan melakukan skenario kudeta untuk memberangus lawan-lawan politiknya.

Kenyataannya kudeta tersebut benar adanya, untuk mendongkel Erdogan dari tampuk kepresidenannya.

Erdogan memang memimpin partai nasional beraliran kanan, hal ini dianggap sebagai lawan bagi partai liberal dan sekuler warisan Kemal Ataturk yang didukung Barat.

Sejak saat itu Erdogan mampu mengonsolidasikan kekuatannya kembali dan memimpin Turkiye sampai saat ini.

Mudah-mudahan Prabowo juga mampu mengonsolidasikan kekuasaannya dan memimpin sampai tahun 2029.

Nasib Aktor di Balik Demo Rusuh

Selebrasi kemenangan atas kudeta gagal tersebut juga menunjukkan bahwa Prabowo mampu mengatasi lawan-lawan politik yang merupakan aktor intelektual di balik demo tersebut.

Aktor intelektual diyakini bukan hanya dari dalam negeri, namun juga berasal dari luar negeri.

Bahkan diyakini bahwa aktor dalam negeri hanyalah boneka atau proxy dari luar negeri.

Seperti diketahui, Barat selama ini mengeruk sumber daya alam dengan leluasa.

Namun Prabowo mulai menghalanginya dengan mengharuskan hilirisasi produk tambang serta mendorong industrialisasi hasil pertanian.

Selama ini hasil tambang dan pertanian diekspor ke negara lain dalam bentuk bahan mentah (raw material), dan negara importir mengolahnya menjadi barang jadi, sehingga nilai tambah diperoleh oleh negara importir yang merupakan negara maju dari Barat.

Agar cengkeraman negara-negara Barat makin kuat, mereka menggembar-gemborkan global value chain yang posisinya tidak seimbang.

Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah, sementara negara maju menikmati nilai tambahnya.

Herannya, banyak stakeholder lokal yang menjadi pesorak konsep global value chain yang tidak seimbang ini.

Termasuk para pengusaha, politisi, aparat pemerintah, akademisi, dan peneliti yang jadi proxy mereka.

Mungkin ada yang sadar, ada juga yang tidak sadar dijadikan boneka atau proxy.

Barat akan semakin menunjukkan ketidak-sukaannya terhadap Indonesia, dan akan melakukan segala cara agar Indonesia tidak menjadi negara maju.

Bahkan lebih jauh, Indonesia bisa dijadikan negara paria, dijarah sumber daya alamnya, serta dilanda konflik, kekacauan, dan disintegrasi.

Banyak yang menuding bahwa aktor di balik demo rusuh adalah mantan penguasa dari Solo, yang dikenal juga dengan “gang Solo.”

Walau hal itu belum tentu benar, dugaan tersebut didasarkan pada kuatnya kepentingan mereka terhadap keberlanjutan kekuasaan.

Prabowo sepertinya akan mengganti pejabat tinggi yang terafiliasi dengan “gang Solo.”

Dengan tercerabutnya afiliasi mereka di kabinet, maka akan mengancam keberlanjutan kekuasaan “gang Solo,” khususnya dalam Pilpres 2029.

Indikasi lain adalah Wapres Gibran tidak diajak dalam rapat kabinet saat membahas demo rusuh.

Hal itu dapat dimaknai bahwa Gibran: (1) dianggap tidak cakap menangani masalah tersebut; (2) sejak awal hanya disetting sebagai pajangan; atau (3) dianggap terafiliasi dengan demo, sehingga akses informasi rahasia ditutup.

Jika benar Gibran diputus akses informasinya, termasuk para pejabat dalam kabinet yang terafiliasi dengan “gang Solo,” maka karier Gibran bisa redup.

Namun, jika hanya dijadikan pajangan, kariernya belum tentu habis untuk kontestasi Pilpres 2029.

Mereka bisa saja bertarung habis-habisan, bahkan dengan dendam politik.

Barat pun tidak akan tinggal diam, mereka akan berusaha menjadikan pemimpin Indonesia sosok yang patuh dan mudah diatur sesuai keinginan mereka.

Dan itu jelas bukan dari kelompok Prabowo maupun politisi yang punya muruah serta jiwa patriotisme sejati untuk mempertahankan Indonesia dari penjajahan gaya baru.

Agar gerak asing tidak lagi menunggangi aksi-aksi demo, maka demo rusuh ini seyogyanya dijadikan momen refleksi.

Pemerintah harus lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Rakyat jangan dibebani pajak berlebihan, padahal belum sejahtera dan kondisi ekonomi sulit.

Pejabat jangan suka flexing, lebih baik fokus bekerja dan berkhidmat untuk rakyat.

Pemberantasan korupsi, khususnya kelas kakap, harus dilakukan tanpa pandang bulu, sekalipun kawan atau mantan atasan.

Jadikan para koruptor dan aktor di balik demo rusuh sebagai musuh bersama.

Yang paling penting, pemerintah harus peka terhadap keluhan dan kebutuhan rakyat kecil demi mewujudkan kesejahteraan bangsa.***