Oleh: Lalu Niqman Zahir

POJOKSATU.id - Teori pusat-pusat pertumbuhan berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Teori ini berkembang sejalan dengan pembangunan kembali Eropa dalam kerangka program Marshall Plan.

Teori pusat pertumbuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa pembangunan tidak terjadi di semua wilayah, melainkan hanya di wilayah tertentu. Wilayah-wilayah tertentu ini disebut sebagai pusat pertumbuhan.

Secara teoritis, akibat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ini akan memberikan efek penetapan (trickle-down effect) maupun efek penyebaran (spread effect) kepada daerah pinggirannya (hinterland).

Jadi, dengan berkembangnya pusat pertumbuhan, akan menarik pertumbuhan daerah pinggirannya. Atau lebih jelasnya, apabila pusat-pusat pertumbuhan maju, maka daerah pinggirannya juga akan mendapatkan dampak positif.

Namun, pada kenyataannya, kedua efek itu tidak terjadi; bahkan terjadi dampak yang sebaliknya, yaitu dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain adalah:

1. Efek pengurasan (backwash effect) sumber daya alam dari daerah pinggiran ke pusat pertumbuhan. Akibat dari efek pengurasan ini terjadi kerusakan lingkungan di daerah pinggiran.

2. Pengurasan sumber daya manusia (brain drain) yang memiliki kompetensi tinggi berpindah dari daerah pinggiran ke pusat pertumbuhan.

3. Bias perkotaan (urban biased), yaitu pemerintah lebih suka membangun pusat pertumbuhan (perkotaan) daripada pinggirannya (perdesaan). Karena cukup dengan membangun pusat pertumbuhan, akan menarik daerah pinggiran.

Banyaknya kekurangan dari pelaksanaan teori ini membuat Eropa mulai meninggalkan teori ini sejak awal dekade 1970-an.

Kemudian berkembanglah teori Neo-Endogenous Development, yang menyatakan bahwa pembangunan suatu daerah bertumpu pada potensi daerah tersebut, tetapi tanpa menafikan faktor-faktor eksternal seperti aliran modal (investasi), teknologi, dan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi.

Juga hubungan antara pusat dan pinggiran tidak bersifat hierarkis tetapi jejaring (network).

Teori pusat pertumbuhan walau sudah ditinggalkan di Eropa, namun masih diterapkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Penerapan teori-teori pusat pertumbuhan bukan untuk perkotaan, tetapi di daerah-daerah yang belum berkembang.

Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan baru ini, maka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan daerah yang belum berkembang.

NTB merupakan daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan baik Surabaya maupun Jakarta. Sehingga kemajuan daerah NTB tidak sebesar di Jawa.

Sebenarnya di NTB sudah dibangun pusat-pusat pertumbuhan berupa Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Transmigrasi (KTrans), namun dalam pengembangannya belum optimal.

Pada tulisan ini akan dibahas tentang cara mengoptimalkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada agar dapat mempercepat kemajuan NTB dan berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

NTB memiliki KEK Mandalika yang berlokasi di Kuta, Praya, Lombok Tengah. Namun KEK tersebut belum berjalan secara optimal.

Padahal Presiden Prabowo dalam acara Indonesia Special Economic Zone Business Forum: Diversifying SEZ Business Opportunity, Senin (9/12/2024), menyatakan bahwa KEK dapat berperan dan berkontribusi dalam laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Sebagaimana pengalaman negara tetangga, KEK telah menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia, antara lain Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan juga kerja sama terbaru antara Singapura dan Malaysia untuk pengembangan di Johor.

KEK di Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru dirancang untuk menarik investasi besar dan menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis.

KEK Mandalika harus berjalan dengan optimal dalam mempromosikan event-nya secara terpadu dengan kawasan/klaster wisata yang ada di sekitarnya.

Misalnya klaster wisata budaya Sade, klaster Sukarare, klaster Sekarbela, klaster Pantai Pink, dan lain sebagainya.

Sehingga pengunjung bukan hanya mengunjungi KEK Mandalika tetapi juga mengunjungi klaster-klaster wisata yang telah disebutkan.

Oleh karena itu Pemda juga harus membangun kawasan-kawasan wisata tersebut yang saat ini hanya berupa satu desa/kelurahan.

Kawasan Industri (KI)

Di NTB sudah berkembang beberapa KI antara lain: (1) KI logam (smelter) di Sumbawa Barat; (2) Kawasan Industri Kota Mataram; (3) Aglomerasi Pabrik Penghasil Tembakau (APHT) di Kabupaten Lombok Timur; dan (4) Sentra Industri Kreatif Sasambo.

KI yang sudah ada ini agar dikembangkan secara optimal. Pemda diharapkan ikut mempromosikan KI agar ada peningkatan di KI tersebut.

Pemda juga harus mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di KI tersebut untuk mengkonsumsi hasil pertanian (transmisi pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan) dari hasil bumi NTB.

Sehingga para petani, peternak, dan nelayan/pemberdaya ikan dapat menikmati eksternalitas positif dari adanya KI.

Kawasan Transmigrasi (KTrans)

KTrans juga merupakan instrumen pengembangan pusat-pusat penyumbang baru. Di NTB terdapat empat lokasi KTrans, yaitu KTrans Labangka, KTrans Selaparang, KTrans Tongo-Sekongkang, dan KTrans Tambora.

Selama ini KTrans perkembangannya dibiarkan tumbuh secara alami. Padahal jika dikembangkan dengan baik akan dapat berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

KTrans Labangka terletak di Kabupaten Sumbawa dengan luas 38.398 ha dan jumlah penduduk 40.018 jiwa.

KTrans ini merupakan produsen jagung dengan luas lahan 23.933 hektar dan produksi 119.669 ton/tahun.

Selain jagung, juga memproduksi beras meskipun tidak seluas jagung; luas lahan padi sebesar 2.284 hektar dengan produksi 6.880 ton GKG/tahun.

KTrans Tambora terletak di Kabupaten Bima dengan luas kawasan 23.062 ha dan jumlah penduduk 17.267 jiwa.

KTrans ini merupakan produsen padi; luas lahan padi mencapai 18.663 hektar dengan produksi 74.655 ton GKG/tahun serta produsen jagung meskipun tidak seluas padi; luas lahan jagung 2.065 hektar dengan produksi 25.515 ton/tahun.

KTrans lainnya adalah Tongo-Sekongkang dengan luas 23.261 hektar; merupakan daerah produsen padi dan pertanian lainnya seperti cabe, kacang, kelapa, kopi, serta peternakan.

KTrans Selaparang terletak di Kabupaten Lombok Timur dengan luas kawasan 20.275 hektar; KTrans ini merupakan produsen padi dan jagung serta buah-buahan.

Pengembangan KTrans di NTB khususnya yang ada di Pulau Sumbawa harus dioptimalkan.

Pengoptimalan pengembangan KTrans dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian sehingga selain akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8%, juga untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Selain itu dari KTrans ini dapat mensuplai kebutuhan pangan KI dan KEK yang ada di dekatnya.

Pemda provinsi maupun kabupaten/kota agar segera mengoptimalkan pusat-pusat pertumbuhan yang ada baik itu KEK, KI maupun KTrans sehingga akan mempercepat kemajuan daerah NTB serta berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***