POJOKSATU.id, KARAWANG – Banjir yang kembali melanda kawasan Karawang Timur menuai sorotan tajam dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H. Wilayah Kelurahan Plawad hingga Palumbonsari dilaporkan tergenang setelah aliran Kali Cilamaran meluap akibat pendangkalan yang tak kunjung ditangani.
Politisi yang akrab disapa Kang HES itu menyebut persoalan banjir bukan lagi sekadar faktor cuaca, melainkan buah dari kelalaian pengelolaan sungai. Ia menilai, perawatan Kali Cilamaran sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penanganan serius dari pihak berwenang.
Menurut Kang HES, normalisasi sungai seharusnya menjadi agenda rutin tahunan. Namun kenyataannya, pengerukan Kali Cilamaran sudah sekitar satu tahun tidak dilakukan sehingga sedimentasi menumpuk dan mempersempit aliran air.
“Ini bukan bencana alam semata. Selama hampir setahun tidak ada pengerukan. Padahal normalisasi Kali Cilamaran wajib dilakukan secara berkala supaya kapasitas sungai tetap terjaga,” ujar Kang HES saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, pendangkalan di jalur tersier Cilamaran kini sudah berada pada level mengkhawatirkan. Jika dibiarkan, genangan air akan semakin meluas setiap kali hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang Resmikan Gedung Majelis Taklim Baabul Khoir
Karena itu, Kang HES mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Perum Jasa Tirta (PJT) agar segera menurunkan alat berat ke titik-titik kritis. Fokus utama, kata dia, harus diarahkan pada lokasi yang paling parah mengalami sedimentasi.
Tak hanya itu, Kang HES juga melontarkan kritik keras terhadap BBWS yang dinilainya terlalu bergantung pada anggaran Pemerintah Daerah Karawang, padahal pengelolaan sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Selama ini Pemda Karawang sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah untuk persoalan yang sebenarnya tanggung jawab BBWS. Jangan terus-terusan nyaman mengandalkan APBD. BBWS harus mandiri dan bertanggung jawab penuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila anggaran daerah terus tersedot untuk menutup kewajiban instansi vertikal, maka banyak program rakyat lain yang berpotensi terbengkalai.
Dampak banjir akibat luapan Kali Cilamaran pun kini dirasakan langsung masyarakat. Sejumlah kawasan permukiman berada dalam kondisi rawan, mulai dari Grand Permata Palumbonsari, Cluster Mutiara, Buana Asri, hingga Palumbon Tesa di wilayah Tegalsawah.
“Minimal ada tiga desa atau kelurahan yang pasti kena imbas. Ini tidak bisa dibiarkan. BBWS dan PJT harus benar-benar turun ke lapangan, petakan titik terparah, dan bergerak cepat agar banjir tidak terus berulang dan menyusahkan warga,” pungkas Kang HES. ***
