POJOKSATU.id, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Pelantikan disusul Seminar Nasional yang dihadiri ratusan anggota DPRD kabupaten dari Sabang sampai Merauke.

Dalam pidatonya, Tito menegaskan bahwa fungsi legislatif DPRD adalah jembatan utama antara pemerintahan dan masyarakat. Setiap pembentukan Peraturan Daerah (Perda), katanya, wajib berangkat dari kebutuhan nyata publik:

“Fungsi legislatif adalah membawa aspirasi masyarakat ketika menyusun perda. Pastikan prosesnya transparan dan partisipatif,” tegas Mendagri, disambut tepuk tangan peserta.

Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi eksekutif–legislatif agar regulasi daerah tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab persoalan warga—mulai dari infrastruktur, layanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi.

Sorotan utama Mendagri pada forum bergengsi ini adalah paradigma baru pengelolaan anggaran. Tito mengibaratkan keuangan daerah dengan manajemen rumah tangga yang sehat:

“Mari kita ubah mindset mengelola anggaran, baik negara maupun daerah, seperti mengelola rumah tangga. Pendapatan harus lebih besar daripada belanja,” ujarnya lugas.

Menurut Tito, surplus anggaran membuka ruang fiskal bagi program inovatif—mulai dari insentif ekonomi, beasiswa, hingga digitalisasi pelayanan publik. Ia meminta DPRD menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), memotong belanja tidak prioritas, dan memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan value for money bagi masyarakat.

Baca Juga: Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin Dilantik Jadi Sekjen DPN ADKASI

ADKASI, yang menaungi lebih dari 400 DPRD kabupaten, dipandang Mendagri sebagai sentral kolaborasi lintas daerah. Dengan kepengurusan baru, organisasi ini diharapkan:

Memperkuat kapasitas legislator melalui pelatihan dan pertukaran praktik baik.

Memfasilitasi advokasi kebijakan nasional agar berpihak pada kepentingan daerah.

Menjadi think-tank bagi inovasi tata kelola, termasuk e-legislasi dan open parliament.

Ketua Umum ADKASI terpilih menyambut tantangan tersebut. Ia berjanji menjadikan ADKASI ruang belajar bersama bagi DPRD yang ingin mempercepat reformasi birokrasi dan transparansi anggaran.

Usai pelantikan, Seminar Nasional menghadirkan panelis dari Kementerian Keuangan, KemenPAN-RB, Bappenas, dan pakar tata kelola keuangan. Tiga topik hangat yang dibahas:

1. Optimalisasi PAD melalui ekonomi kreatif dan hilirisasi komoditas unggulan.

2. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tulang punggung transparansi anggaran.

3. Skema pendanaan hijau dan public–private partnership (PPP) untuk infrastruktur berkelanjutan.

Diskusi interaktif ini memberi DPRD “modal intelektual” untuk merancang kebijakan yang adaptif di tengah ketidakpastian global dan tuntutan publik yang terus meningkat.

Pelantikan dan seminar ADKASI bukan sekadar seremoni. Dengan mindset surplus dan proses legislasi partisipatif, masyarakat kabupaten diharapkan merasakan dampak nyata berupa:

Layanan publik lebih cepat dan murah lewat digitalisasi.

Program kesejahteraan tepat sasaran, karena disusun berbasis data aspirasi.

Pertumbuhan ekonomi lokal berkat insentif dan kemudahan investasi.


Tito Karnavian menutup acara dengan mengajak seluruh DPRD kabupaten mengukir prestasi fiskal:

“Kalau pendapatan lebih banyak, kita surplus; kalau surplus, kita bisa bangun sekolah, rumah sakit, dan memberi insentif bagi rakyat. Itu tujuan kita bersama.” ***