POJOKSATU.id, KARAWANG – Untuk menurunkan angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja bagi warga lokal, Pemerintah Kabupaten Karawang memperkuat sinergi dengan sektor industri. Bupati Karawang, H. Aep Saepulloh, memimpin rapat daring bersama para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta perwakilan perusahaan di kawasan industri Karawang, Jumat (9/5/2025), yang berlangsung dari kantor Resinda.

Dalam forum tersebut, Bupati Aep menyoroti rendahnya jumlah perusahaan yang telah bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja setempat dalam proses perekrutan. Ia menyebut dari ribuan pabrik yang beroperasi di Karawang, hanya sebagian kecil yang aktif bekerja sama melalui platform rekrutmen milik pemerintah.

“Masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkan jalur resmi pemerintah dalam mencari tenaga kerja. Ini perlu kita ubah bersama,” tegas Aep.

Ia menawarkan solusi kolaboratif dengan meminta perusahaan lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan tenaga kerja kepada dinas terkait. Pemerintah daerah, lanjut Aep, siap menyediakan SDM sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, lengkap dengan pelatihan dan penyaringan awal.

“Kami tidak hanya siap memfasilitasi, tapi juga menjamin kualitas tenaga kerja. Kita siapkan sesuai permintaan, sehingga perusahaan tak perlu repot lagi mencari ke luar daerah,” ujarnya.

Baca Juga: ASN Karawang yang Absen Senam Jumat Akan Kena Sanksi

Aep juga mengusulkan agar perusahaan turut berperan aktif dalam Job Fair besar-besaran yang dirancang pemerintah daerah pada bulan Juni 2025. Ajang ini diharapkan menjadi jembatan langsung antara pencari kerja lokal dan perusahaan yang membutuhkan.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa langsung bertemu HRD perusahaan. Tidak hanya online, tapi tatap muka. Ini penting agar proses rekrutmen lebih terbuka dan adil,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur, menyambut baik inisiatif Pemkab Karawang. Ia menyarankan agar dibentuk tim kecil yang melibatkan pengelola kawasan industri dan Disnakertrans untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Kolaborasi ini butuh sistem komunikasi yang aktif dan terstruktur. Maka kami mengusulkan adanya tim teknis untuk menjaga kesinambungan dan percepatan program ini,” pungkasnya. ***