POJOKSATU.id, KARAWANG – Proyek pembangunan jalan lingkungan di Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai keluhan dari warga setempat.
Proyek yang menggunakan anggaran sebesar Rp85.500.000 dari bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 tersebut diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekhawatirannya atas kualitas pekerjaan. Ia menyebutkan bahwa hasil pembangunan terlihat kurang rapi dan tidak sesuai standar yang seharusnya.
"Kami mencurigai adanya pengurangan kualitas material. Pengerjaan juga tampak asal-asalan, sehingga kami khawatir jalan ini tidak bertahan lama," ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa 17 Desember 2024.
Baca Juga: Cellica Kritik Keras Proyek Kelas Kontainer Unsika Karawang
Proyek yang dikelola secara swakelola oleh Pemerintah Desa Kutaampel ini seharusnya menjadi solusi bagi akses warga setempat. Namun, keluhan tersebut justru menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Kutaampel, Rosadi, memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan kepada awak media. Sikap diam ini semakin memicu kekecewaan warga yang berharap adanya klarifikasi dan perbaikan atas dugaan tersebut.
Tokoh masyarakat setempat mendesak pemerintah daerah aparat penegak hukum (APH) melakukan investigasi dan memastikan pembangunan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam RAB.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai dana bantuan ini disalahgunakan. Kami meminta pihak terkait segera memeriksa proyek ini,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa maupun dinas terkait di Kabupaten Karawang. Warga berharap transparansi dalam pengelolaan dana bantuan dapat terus ditegakkan demi kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Oknum Kades di Karawang Jadi Tersangka Kasus Tanah, Ahli Waris Sambut Baik
Kasus seperti ini mengingatkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap proyek infrastruktur desa, terutama yang menggunakan dana bantuan pemerintah.
Selain menjaga kualitas pekerjaan, transparansi juga menjadi kunci untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. ***
