POJOKSATU.id, JEMBER – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh GMNI bersama perwakilan pedagang di depan Kantor Bupati Jember, Selasa (15/9/2026), tak hanya menyuarakan nasib pedagang di dalam pasar.

Keprihatinan mendalam juga datang dari warga sekitar dan pemilik pertokoan di kawasan Pasar Tanjung yang merasa dirugikan oleh tata kelola yang dianggap semrawut.

Erik, perwakilan warga dan pedagang kawasan Jalan Samanhudi yang turut serta dalam aksi tersebut, meluapkan kekecewaan yang telah terpendam lama.

Baca Juga: Ranperda Perubahan RPJMD Jabar Ditarik, DPRD Soroti Rencana Pinjaman Daerah

Ia menyebut kondisi saat ini sangat kontras dibandingkan era 1990-an, di mana aktivitas pertokoan dan Pasar Tanjung bisa berjalan beriringan dengan tertib tanpa saling merugikan.

Di mana saat ini gedung Pasar Tanjung menurutnya justru kosong melompong.

Para pedagang tumpah ruah dan meluber ke jalanan sehingga melumpuhkan akses publik dan memukul mundur pendapatan pemilik toko yang sah.

Baca Juga: RAPBD Kabupaten Bandung 2027 Mulai Dibahas, Pemkab dan DPRD Sepakat Prioritaskan Kesejahteraan Warga

"Pertokoan kita bayar pajak. Listrik dan air kita pakai tarif bisnis, Pak, bukan yang biasa. Kita taat sama pemerintah, tapi yang legal dikalahkan oleh yang ilegal. Gitu aja, Pak," tegas Erik di sela-sela aksi unjuk rasa.

Lebih mengerikan lagi, Erik menyoroti potensi fatal di balik pembiaran pedagang yang menutup badan jalan.

Akses jalan di sekitar pasar seringkali tertutup total, terlebih selepas waktu Magrib. Kondisi ini membuat kendaraan darurat mustahil untuk melintas.

Baca Juga: Aisar Khaled Dipolisikan Buntut Kasus Penipuan Perjanjian Kerja Sama Investasi

Ia mempertanyakan jaminan keselamatan bagi warga yang bermukim di sekitar area tersebut jika sewaktu-waktu terjadi musibah.

"Bagaimana hak warga jalan? Bayangkan kalau terjadi keadaan darurat, kalau ada kebakaran di sekitar sana, apa solusinya? Jika ada warga yang sakit dan butuh ambulan, apakah akan sia-sia di dalam ambulans?" serunya dengan nada prihatin.

Menurut perwakilan warga ini, kesemrawutan yang mendera jantung ekonomi Jember tersebut dibiarkan berlarut-larut lebih dari 10 tahun.

Warga pun bersikeras menuntut kehadiran Bupati Jember, Gus Fawait untuk mengambil kebijakan tegas dan strategis.

Terlebih lagi, sang kepala daerah sebelumnya pernah melontarkan janji untuk menghidupkan kembali denyut nadi Pasar Tanjung.

Baca Juga: APBD Jabar Defisit Rp3,4 Triliun, Dedi Mulyadi Tunggu Dana Bagi Hasil dari Pusat

Bagi warga, wacana perbaikan fasilitas tidak akan ada artinya tanpa langkah penertiban yang nyata dari pemerintah daerah.

"Kita tetap menunggu Bupati. Yang menjadi pengampu warga Jember ini tetaplah Bapak Bupati. Tanpa bupati, tanpa kebijakannya, lantas apa? Boleh direvitalisasi atau diapakan terserah, tapi percuma kalau tidak tertib dari sekarang," pungkas Erik. ***