POJOKSATU.id, JEMBER – Gelombang penolakan dari mayoritas fraksi DPRD Jember terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp786,5 miliar tak lantas membuat semua anggota dewan sepaham.
Di saat fraksi seperti PKB, PDIP, hingga Nasdem kompak meminta rencana utang APBD 2027 dikaji ulang, Fraksi Gerindra justru melontarkan pandangan berseberangan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Hanan Kukuh Ratmono, menilai pengajuan pinjaman daerah merupakan langkah realistis.
Baca Juga: Usung Semangat Gotong Royong, BPJS Kesehatan Rangkul Kemensos hingga Kemendagri
Langkah itu patut dicoba demi percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Kondisi jalan kita seperti apa, rumah sakit kita seperti apa. Ini kondisi fakta di lapangan yang kita tidak bisa tutup mata," ujar Hanan dalam Rapat Banggar DPRD Jember bersama Tim Ahli.
Hanan mengingatkan, jika Pemkab Jember hanya memaksakan pembangunan dengan porsi anggaran murni yang terbatas, perbaikan fasilitas publik di Jember tidak akan pernah tuntas.
Menurutnya, bertahan pada pagu anggaran yang ada hanya akan membuat banyak persoalan di masyarakat terabaikan dan berujung pada kekecewaan warga.
Jika perbaikan jalan dilakukan seadanya, kualitasnya tidak akan bertahan lama dan akan rusak kembali sebelum daerah lain tersentuh.
Guna memperkuat argumentasinya, legislator Gerindra ini membeberkan bahwa skema skema opsi pinjaman daerah bukanlah hal ekstrem atau tabu.
Baca Juga: Tujuh Fondasi Karakter Sekolah Rakyat dan Garis Merah yang Tak Boleh Dilanggar
Ia mencontohkan daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan skema serupa.
Hanan mengungkapkan bahwa Kabupaten Gianyar di Bali pada tahun 2025 lalu mengajukan pinjaman dengan angka yang hampir mirip, yakni sekitar Rp765 miliar.
Bahkan, tetangga terdekat seperti Kabupaten Lumajang sudah memulainya sejak tahun 2021.
Baca Juga: Bantu Adaptasi Asrama, Taruna Bhakti Diterjunkan Jadi Role Model di Sekolah Rakyat Kemensos
"Ini sebenarnya bukan hal yang gila. Tinggal kita mau memikirkan infrastruktur masyarakat apa tidak, memikirkan kepuasan masyarakat atau tidak," tegasnya.
Terkait kekhawatiran skema pengembalian yang dianggap akan membebani APBD, Hanan menilai kemampuan fiskal Jember masih cukup kuat dan aman untuk menanggung beban cicilan pokok beserta bunganya.
Berdasarkan kalkulasi mandiri yang dilakukannya, estimasi bunga pinjaman berada di kisaran 4,7 persen.
Angka tersebut dinilai masih masuk akal dan dapat ditutup menggunakan porsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahunan Jember yang rata-rata mencapai Rp250 miliar hingga Rp350 miliar.
"Saya yakin tidak akan mengurangi anggaran-anggaran lain yang seperti biasanya berjalan. Karena angka Silpa kita nanti ada di kisaran itu," pungkas Hanan. ***
